DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat Politik Muslim Arbi menyampaikan sebuah pernyataan (09/10) yang telah dikutip oleh NBCIndonesia dari Intelijen. Pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo telah melempar tanggungjawab terkait usulan draf revisi RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang dibahas di DPR.
“Jokowi terlihat tak mau disalahkan, padahal draf usulan itu dari pemerintah. Masinton dari PDIP mengakui Presiden Jokowi menyetujui. Ini yang bohong siapa dalam kasus ini,” tanya Muslim Arbi.
Menurut Muslim, dalam berbagai kasus Jokowi itu terlihat tidak mau disalahkan. “Relawan Jokowi membuat opini bahwa Jokowi itu tidak pernah salah, dalam kasus revisi UU KPK yang salah itu PDIP dan koalisinya. Padahal Jokowi itu bagian dari PDIP,” jelas Muslim.
Selain itu, kata Muslim, ada dugaan, usulan draf ini hanya bagian dari skenario pemerintah untuk menaikkan citra saja. “Setelah mendapat desakan dari rakyat, Jokowi dengan gagahnya mengatakan, mencabut usulan tersebut. Padahal kalau revisi disetujui Jokowi pun senang juga. Jokowi bermain politik dua kaki yaitu baik untuk PDIP dan rakyat juga,” jelas Muslim.
Muslim meminta Jokowi tidak membuat main-main dalam mengelola negara. “Jokowi itu tidak usah berfikir pencitraan dan menaikkan popularitas. Kalau Jokowi berprestasi rakyat pun akan memujinya,” papar Muslim.(il)
