NBCIndonesia.com - Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre of Strategic and International Studies (CSIS), Philips Vermonte mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak terlena terhadap kepercayaan publik yang masih tinggi di setahun usia pemerintahannya.
Menurut survei nasional yang digelar CSIS di 34 provinsi se Indonesia, 71 persen publik percaya Jokowi bisa menuntaskan tugasnya dengan baik.
Namun, kepercayaan ini tidak diikuti dengan kepuasan yang juga tinggi terhadap kinerja pemerintah. Di mana mayoritas responden tidak puas akan kinerja pemerintah di bidang ekonomi.
Philips menambahkan, hal tersebut dipengaruhi oleh penilaian publik terhadap Jokowi yang relatif belum berubah sejak ia terpilih sebagai Presiden. Jokowi masih dinilai sebagai sosok yang bersih dan berintegritas.
"Mungkin publik melihat Pak Jokowi punya integritas, kedua, relatif bersih, yang ketiga, karena dia orang baru, artinya publik masih ngasih waktu. Sehingga publik melihat itu, makanya harapannya tetap tinggi, cuma sekali lagi itu juga enggak bisa lama-lama," kata Philips, Minggu (25/10/2015) kemarin.
Jika ingin meraih hati rakyat, kata dia, Jokowi harus menggenjot kinerja pemerintahannya agar harapan yang telah disematkan kepadanya tidak kandas. Berdasarkan tingkat ketidakpuasan publik, Philips menggarisbawahi perbaikan ekonomi sebagai prioritas utama.
"Dulu 2014 legitimasi datang dari orang mencoblos , 2015 ke depan legitimasi datang dari apakah mereka (pemerintah) bisa menghadirkan kesejahteraan ekonomi, karena pada akhirnya yang paling mudah diingat oleh masyarakat itu apakah ekonomi membaik di bawah pemerintahan tertentu," ulasnya.
Selain itu, lanjut Philips, Jokowi juga dipersepsikan memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan partai penghubungnya, PDI Perjuangan. Sebanyak 50,3 persen publik menilai Jokowi sebaiknya berhubungan baik dengan PDIP.
Menurutnya, ini menjadi hal yang menarik karena PDIP saat ini menghadapi dua kenyataan politik. Pertama, secara konstitusional Jokowi adalah Presiden dan secara politik kendali partai berada di tangan Megawati Soekarnoputri. Hal inilah yang harus dikelola supaya hubungan di antara keduanya tidak kian memburuk.
"Soal PDIP begini, dia (Jokowi) bukan orang terkuat partai, bukan ketua partai kemudian dia memimpin negara. PDIP-nya kan menghadapi dua fakta , fakta konstitusional Pak Jokowi Presiden dan fakta politiknya Bu
Mega masih ketua partai. Mereka juga harus belajar mengelola dua fakta politik yang berbeda ini. Yang akan memengaruhi pola hubunhgan," tuturnya.
Philips mengingatkan bahwa yang berkepentingan terhadap berhasil atau tidaknya pemerintahan Jokowi-JK adalah PDIP, sehingga riak-riak perselisihan antara keduanya harus ditepis.
Terlebih hasil survei juga menunjukkan masyarakat masih mengidentikkan Jokowi dengan partai berlambang kepala banteng moncong putih itu. Di mana sebanyak 48 persen responden mengaku akan memilih Jokowi kembali jika ia diusung PDIP.
"Saya kira PDIP itu paling berkepentingan melihat pemerintahan Pak Jokowi berhasil karena masyarakat tidak bisa memisahkan antara PDIP dan Pak Jokowi. Kalau dicalonkan, dia lebih mungkin dipilih lagi dibandingkan partai-partai lain. Ada hubungan simbiosis yang lambat atau cepat PDIP maupun Pak Jokowi harus menyelesaikan," tutupnya.(oz)
