NBCIndonesia.com - "Kedepan, Presiden Jokowi dan para Menteri harus lebih fokus dan mampu memilih prioritas dan agenda yang harus diutamakan, terutama yang berkaitan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional kita," saran Sartono Hutomo.
Menurutnya, sampai 25 September 2015, penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) baru Rp 374,18 triliun dari total pagu Rp 795,5 triliun di APBN-P 2015. Persentase realisasi anggarannya baru 47,04%. Seperti yang diungkap Menkeu Bambang Brodjonegoro, sampai dengan sekarang ini realisasi penyerapan anggaran infrastruktur baru mencapai sekitar Rp 90 triliun dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp 290,3 triliun.
Politikus Partai Demokrat di DPR yaitu Sartono Hutomo memberikan catatan kritis mengikuti setahun jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bahkan, Ia mengingatkan Presiden terhadap janji-janji ketika kampanye Pilpres 2014 lalu yang diharapkan bisa dipenuhi lima tahun pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"RAPBN 2016 harus mampu menjawab janji-janji presiden Jokowi yang amat banyak dan berat pada rakyat. Ada 100 Janji yang menghantarkan Presiden Jokowi menjadi RI 1 dan itu harus direalisasikan sampai 5 tahun mendatang, maka RAPBN 2016 harus bisa menutupi/menyempurnakan kekurangan-kekurangan APBN P 2015," kata Sartono melalui siaran pers, Rabu (28/10).
Karena itu, ujar Sartono, pemerintah beserta jajaran Kabinet Kerja harus lebih kompak lagi, sehingga mampu bekerja secara efektif dan sinergis. Jika pemerintah bisa memetik pelajaran pada tahun pertama ini, tahun-tahun mendatang akan dapat meningkatkan kinerja dan capaiannya.
Yang tak kalah penting, Presiden Jokowi disarankan untuk mengurangi memberikan janji-janji yang baru, apalagi yang tidak mungkin ditepati. Sementara, kesemua janji yang telah disampaikan kepada rakyat harus benar-benar diupayakan perwujudannya.(jpnn)
