 |
| Presiden terpilih Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua DPD Irman Gusman di Hotel Heritage Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2014), malam. |
Demikian pandangan petinggi Partai Golkar Bambang Soesatyo di Jakarta, terkait rencana Presiden Jokowi bertemu ketua umum partai politik, termasuk dari Koalisi Merah Putih, sepulang dari kunjungan ke Amerika Serikat.
Menurut Bambang, pertemuan dengan ketua umum partai KMP juga menandaskan adanya ketidakyamanan Presiden Jokowi dengan langkah-langkah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
“Selain konfirmasi ada yang genting, Presiden tampaknya tidak nyaman dengan teman-teman di KIH, karena terlalu banyak membatasi. Sebaliknya, Presiden berkenan dengan pikiran dan masukan-masukan yang tulus dari partai KMP,” kata Bambang.
Rencana pertemuan Presiden dengan ketua umum partai politik, termasuk dari KMP diungkap Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Istana Kepresidenan, sebelum Presiden melakukan kunjungan ke Amerika.
“Presiden akan bertemu dengan ketum-ketum parpol setelah beliau kembali dari Amerika,” kata Pramono Anung di Jakarta.
Agenda pertemuan Presiden dengan ketua umum partai politik itu masih belum diketahui, tetapi rencana pertemuan elite partai di tengah isu resafel kabinet menimbulkan beragam spekulasi.
Terkait rencana ini, PDIP tampak gerah. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR Bambang Wuryanto mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo yang ingin bertemu dengan semua ketua umum parpol. Terlebih lagi, pertemuan tersebut akan dilakukan di tengah wacana perombakan kabinet Jilid II.
Menurut Bambang, akan lebih baik jika Jokowi hanya menemui parpol yang telah memenangkannya menjadi Presiden. “Etikanya, mestinya (dibicarakan) dengan yang dulu mendukung. Itu namanya toto kromo,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (23/10).
Kendati demikian, Bambang mengatakan, PDI-P tidak bisa melarang jika Jokowi juga hendak bertemu dengan ketua umum parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Menurut dia, hak Jokowi untuk membangun komunikasi dengan semua pihak.
“Cuma bobotnya yang akan diambil yang mana, nah itu Pak Jokowi yang akan menimbang. Tapi enggak ngomong sama mereka-mereka pun, secara peraturan perundang-undangan sah-sah saja. Karena 100 persen kewenangan itu ada di tangan Jokowi,” ucap dia.
Kedekatan Presiden Jokowi dan partai politik dari KMP, berdasarkan hasil survei, menunjukkan hal positif –meski kinerja DPR dinilai buruk. Mayoritas masyarakat menilai positif pada keberadaan KMP sebagai koalisi oposisi pemerintah.
“57,6 persen publik menilai keberadaan partai oposisi (KMP) bermanfaat,” kata peneliti Centre For Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes dalam jumpa pers hasil survei di Jakarta, Minggu (25/10).
Disebut Arya, hal ini bisa dipertahankan jika KMP sibuk bekerja mengawasi pemerintah dan mengkritisi kebijakan, namun mengesampingkan sentimen pada sosok tertentu.
Survei ini, jelas Arya, dilakukan secara acak pada 1.183 orang secara proporsional di 34 provinsi. Penarikan sample secara multi-stage random sampling dengan margin error sekitar 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini dilakukan selama 14 hingga 21 Oktober 2015 melalui wawancara tatap muka.(srk)
