Walhi: Jokowi Menyerahkan Penyelesaian Kebakaran Hutan Kepada Hujan

Kebakaran Hutan

NBCIndonesia.com - Terkait dengan niat DPR yang akan membuat Pansus Asap, Ketua Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Nur Hidayati menilainya dari sisi waktu juga sudah sangat terlambat. "Sudah sangat terlambat DPR memberikan perhatian terhadap masalah ini, sebab tragedi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sudah berlangsung semenjak 18 tahun lalu,rakyat setiap tahunnya teriak-teriak soal asap," ujarnya.Penyebabnya"Hutan dan lahan terbakar itu karena kesalahan kolektif kita obral izin dan membiarkan pengrusakan hutan, lahan dan tanah," kata Nur Hidayati, di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Rabu (28/10).

Ketua Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi),Nur Hidayati mengkaji mengenai obral izin usaha sektor kehutanan dan lahan lanjutnya, ini terjadi menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilu pemilu presiden (pilpres). "Pola mengobral izin ini juga berlaku untuk sektor pertambangan," tegasnya. Selain itu, dia juga mengingatkan faktor pendorong Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat jadi presiden pernah mengambil langkah kongrit memadamkan hutan terbakar dan itu ada hasilnya.

Nur Hidayati(Walhi) mengungkapakan dimasa pemerintahan era"SBY bertindak dahulu untuk mematikan api itu karena diprotes Singapura.Kalau warganya sendiri yang protes pasti tidak didengar.Tapi sekarang kalau dimasa pemerintahan era Jokowi ini, sepertinya lebih Menyerahkan Penyelesaian Kebakan Hutan Kepada Hujan," ungkapnya.Masalahnya saat ini menurut Nur adalah hujan tidak juga kunjung turun. Bahkan BMKG memprediksi hujan baru mulai turun awal tahun depan. "Ini jadi masalah, sekarang mestinya sudah turun, eee tapi hujan tidak turun-turun. BMKG malah memprediksi awal tahun depan baru hujan," jelasnya.

Oleh sebab itu, Walhi menyarankan agar Presiden Jokowi membenahi seluruh regulasi yang terkait dengan kehutan, lahan dan lingkunbgan hidup. "Ke depan jangan hanya soal asap dan banjir yang diributkan terus. Yang harus diluruskan adalah regulasinya yang harus berpihak kepada keselamatan lingkungan," sarannya.(jpnn)

Follow Kami:

Like Facebook Follow Twitter