 |
| Pengajar politik di SOAS, Dr Michael Buehler mengatakan 'sungguh aneh' tidak ada yang mempertanyakan kenapa pernyataan resmi pemerintah bertentangan dengan informasi di situs pemerintah AS. |
Dalam pernyataannya, Buehler mengatakan, "Jika memang pemerintah Indonesia tidak menggunakan kelompok atau individu pelobi, lalu siapa yang membayar Pereira PTE LTD di Singapura dan R&R Partners di Las Vegas?"
Selain itu, dia mempertanyakan, "Apakah kemudian dengan begitu klaim Pereira LTD bahwa mereka disewa oleh pemerintah Indonesia itu tidak benar atau bohong belaka?"
"Dan, jika memang Pereira mengklaim secara tidak benar bahwa ia disewa oleh pemerintah Indonesia, akankah pemerintah menyelidiki dan mengambil tindakan?"
Buehler menganggap aneh karena tidak ada yang mempertanyakan kenapa pernyataan resmi Pemerintah Indonesia bertentangan dengan informasi dalam Services Agreement di situs resmi pemerintah AS.
Tanggapan jubir Kemlu
Kepada juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, BBC Indonesia menanyakan, tentang kontradiksi antara pernyataan pemerintah dengan informasi resmi di situs pemerintah AS.
Jika memang pemerintah Indonesia tidak menggunakan kelompok atau individu pelobi, lalu siapa yang membayar Pereira PTE LTD di Singapura dan R&R Partners di Las Vegas?-Dr Michael Buehler
Arrmanatha merujuk ke artikel pemberitaan yang menyatakan bahwa Darwin Pereira mengklarifikasi bahwa pernyataan oleh Menkopolhukam Luhut Pandjaitan dan Menlu Retno Marsudi kepada pers adalah informasi yang sahih dan sebenarnya terjadi.
Dan ketika Arrmanatha ditanya lagi oleh BBC, apakah kemudian pemerintah Indonesia tidak akan melakukan tindakan hukum terhadap orang yang mengatasnamakan pemerintah Indonesia dan memberikan informasi bohong dalam dokumen resmi ke negara lain?
Arrmanatha menjawab, "Posisi Kemlu sudah disampaikan secara detil oleh Menlu dan dalam press release (KBRI di Washington). Our take (posisi kami adalah), kunjungan telah berhasil lancar dan sukses. Isu ini sudah terbuka. Pertanyaan baiknya ditujukan kepada yang menyewa lobbyist."
Namun, seperti pertanyaan Buehler, jika pemerintah Indonesia membantah menyewa pelobi, padahal kontrak sangat jelas menyatakan bahwa seorang pelobi "dipekerjakan sebagai konsultan oleh lembaga eksekutif Pemerintah Indonesia".
Dokumen resmi yang didaftarkan ke Departemen Kehakiman AS pada 17 Juni 2015 lalu adalah sebuah services agreement antara perusahaan konsultan asal Singapura, Pereira International PTE LTD dan perusahaan pelobi asal Las Vegas, yaitu R&R Partners.
Klarifikasi
Buehler mengingatkan bahwa berbohong dalam dokumen resmi merupakan tindak pidana yang bisa dikenai hukuman lima tahun penjara.
Menkopolhukam Luhut Panjaitan, kepada Tempo, mengakui bahwa dia mengenal Derwin Pereira, pemilik perusahaa Pereira International PTE LTD. Namun dia membantah menggunakan jasa konsultan asal Singapura tersebut.
 |
| Presiden Jokowi bertemu Presiden Obama saat berkunjung ke Amerika Serikat pada akhir Oktober 2015. |
Dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia, Dr Buehler menjelaskan bahwa dia tidak mengatakan perusahaan di Singapura yang memfasilitasi pertemuan itu.
"Yang saya tulis dalam artikel saya pada prinsipnya, ada kontrak bahwa seseorang membayar uang ke Pereira Limited di Singapura yang kemudian diberikan kepada perusahaan di Las Vegas, R&R Partners, US$80.000 untuk pekerjaan konsultasi dalam hubungan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat," jelasnya.(bbc)
