 |
| Jokowi hadiri ASEAN-ROK Summit. ©korea |
Gara-gara klaim tersebut, China tak hanya menghadapi protes dari delapan negara Asean, tapi juga Amerika Serikat dan Jepang. Presiden Barack Obama sampai-sampai mengirim kapal perang ke wilayah konflik. Meski begitu, China tak sendirian, mereka mendapatkan dukungan dari Rusia.
Kondisi itu turut melibatkan Indonesia, di mana klaim China disebut-sebut juga menyentuh perairan Natuna. Tentara Nasional Indonesia (TNI) pun mengerahkan pasukan guna menjaga kedaulatan NKRI di ujung utara Negeri Khatulistiwa.
Sebagai pemimpin, Presiden Joko Widodo segera menunjukkan sikapnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini dengan tegas menganggap klaim China tak berdasar, bahkan dia juga meminta Presiden Xi Jinping mematuhi hukum internasional.
Ketegasan itu pertama kali ditunjukkan Jokowi saat diwawancarai Surat Kabar Jepang, Yomiuri Shimbun. Apalagi, sembilan titik wilayah baru tersebut telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif milik RI, sebab menyentuh perairan Natuna yang berdekatan dengan Laut China Selatan.
"Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tingkok dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apa pun," kata presiden, Senin (23/3) lalu.
Dasar China menggambar sembilan titik itu didasarkan pada klaim mereka atas Kepulauan Spratly. Pulau ini masih dalam status sengketa dengan Filipina serta Vietnam. Bila China bisa lebih arif saat menghadapi sengketa Laut China Selatan, menurut Jokowi,
Indonesia sudah mengajukan keberatan atas sembilan titik itu pada 2009 ke Komisi Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Adapun, hubungan RI-China relatif masih baik dalam isu Laut China Selatan, dibandingkan sengketa yang terasa antara China-Vietnam atau China-Filipina.
Ketegasan serupa kembali ditunjukkan Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Kuala Lumpur, Malaysia. Apa katanya?
Dalam pidato di KTT ASEAN, Presiden Joko Widodo menyentil China mengenai Laut China Selatan. Jokowi mengatakan China merupakan mitra penting ASEAN dan sudah seharusnya bekerja sama untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan.
"China merupakan mitra penting ASEAN. Kerja sama ASEAN-China akan memasuki seperempat abad tahun depan. ASEAN dan China harusnya mampu menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan, dalam hal ini Laut China Selatan," ucap Jokowi di KLCC, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (21/11).
Jokowi menambahkan ketegangan di Laut China Selatan harus dikurangi dan kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan ketegangan harus dihentikan. Menurut orang nomor satu di Indonesia ini, negara-negara di sekitar kawasan Laut China Selatan sebaiknya mengedepankan semangat kerja sama.
"Saya percaya dan yakin, tidak ada satu pun dari kita yang menginginkan ketidakstabilan di Laut China Selatan," kata Presiden Jokowi.
Untuk itu Presiden Jokowi berharap, setiap negara yang terlibat dalam masalah Laut China Selatan hendaknya menghormati hukum internasional yang berlaku. Negosiasi Code of Conduct harus dipercepat. Selain itu, Declaration of Conduct harus diimplementasikan secara utuh dan efektif.
Presiden jokowi juga menyerukan ASEAN dan China harus mampu membangun kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Hal ini mengingat potensi ekonomi ASEAN dan China sangat besar.
"Kita telah memiliki target perdagangan dua arah sebesar USD 1 triliun pada tahun 2020. Selain itu, investasi ditargetkan mencapai USD 150 miliar," paparnya.
Meski menghadapi dengan Indonesia, namun Presiden Xi Jinping tetap menghargai Jokowi. Apa buktinya?
Pada pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika, Presiden Joko Widodo duduk persis di tengah Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe serta Presiden China Xi Jinping. Dua pemimpin Asia Timur itu diketahui punya beberapa ketegangan diplomatik, salah satunya saling klaim kepemilikan pulau di Laut China Selatan.
Dari pantauan merdeka.com, Abe berada di sebelah kiri Jokowi, sementara Jinping di sisi kanan. Posisi duduk Jokowi dalam pembukaan sejalan dengan keinginannya untuk selalu berada dekat negara besar. Komunikasi antara Jokowi dengan dua pemimpin itupun tetap cair.
Bulan lalu, Jokowi mengatakan posisi duduk merupakan simbol dari sebuah bangsa yang besar di antara negara-negara lainnya.
"Oleh sebab itu, peran-peran kita diplomasi kita harus terus dikerjakan dan saya selalu meminta kalau duduk di pertemuan-pertemuan internasional, juga tempatnya harus sebagai negara besar," kata Jokowi kala itu saat berpidato di hadapan murid SMA Taruna NUsantara.
Pembukaan kini telah berganti menjadi sesi pleno. Presiden Jinping maupun PM Abe bergiliran memberikan pidato di hadapan kepala negara KAA.(mdk)
