 |
| Menteri BUMN Rini Soemarno. (NBCIndonesia.com/ist) |
Dalam pandangan salah satu organisasi relawan pemenangan Jokowi-JK, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat), Nawa Cita merupakan sarana yang sangat relevan untuk mewujudkan Tri Sakti yang merupakan ajaran Bung Karno.
Namun, sekalipun telah berhasil melakukan berbagai kebijakan/program pembangunan, pemerintahan Presiden Jokowi juga masih harus menghadapi aneka persoalan dan tantangan yang cukup berat.
Seperti diungkapkan Sekjen Almisbat, Hendrik sejak awal pihaknya telah mengambil posisi sebagai mitra-kritis Presiden Jokowi dalam rangka mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Nawa Cita.
Dalam posisi semacam itu Almisbat tentu saja tidak ingin menutup mata terkait dengan sejumlah kelemahan dan kekurangan di tubuh pemerintahan Jokowi.
Harus diakui, kata Hendrik, bahwa selain sejumlah prestasi yang berhasil diraih oleh pemerintahan Jokowi, terdapat sejumlah persoalan terkait dengan efektivitas pemerintahan dalam mewujudkan nilai-nilai Nawa Cita yang berintikan kesejahteraan rakyat.
"Bahkan, Almisbat berpendapat bahwa terdapat indikasi yang mengarah pada penyimpangan atau pengingkaran terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Nawa Cita," kata Hendrik, Selasa (10/11).
Persoalannya adalah bahwa indikasi semacam itu tidak muncul di luar Pemerintahan Presiden Jokowi, melainkan justru berasal dari dalam tubuh pemerintah sendiri.
Hendrik menegaskan, sebagai mitra-kritis Presiden Jokowi, Almisbat memandang perlu untuk menyampaikan pandangan terkait dengan persoalan ini.
Yang pertama, kata dia, penting untuk digarisbawahi bahwa tidak semua anggota kabinet pemerintahan Jokowi sepenuhnya on the track dalam melaksanakan amanat Nawa Cita yang bernafaskan semangat pro rakyat.
"Dalam konteks ini Almisbat berpandangan bahwa salah satu faktor utama yang menjadi penghambat terwujudnya Nawa Cita adalah kinerja Menteri BUMN yang jauh dari memuaskan. Sebuah survei yang dirilis baru-baru ini menyebutkan bahwa Menteri BUMN dinilai kurang dalam kaidah good corporate governance," jelasnya.
Bagi Almisbat, sebagai menteri yang membidangi sektor strategis dan terkait langsung dengan kepentingan nasional, terlalu besar resiko dan konsekuensi yang harus ditanggung Presiden Jokowi jika posisi Menteri BUMN dipertahankan di kabinet.
"Oleh karenanya, reshuffle atas Menteri BUMN merupakan opsi yang layak dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi, tidak saja demi penyelamatan kinerja pemerintah, tetapi juga demi kepentingan publik yang lebih luas," tegasnya.(sp)
