NBCIndonesia.com - Pemerintah tidak perlu memiliki jasa juru lobi seperti yang diusulkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan, yang anggarannya dimasukkan dalam APBN, jika telah memiliki utusan khusus (special envoy). Demikian diungkapkan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. “Tidak perlu jika pemerintah memiliki special envoy,” ujar Mahfudz di Jakarta, Selasa kemarin (10/11).
Sekarang ini, tambahnya, Indonesia memiliki special envoy untuk Timur Tengah, yaitu Alwi Shihab.
Seharusnya, menurut Mahfudz, pemerintah menyiapkan tokoh-tokoh nasional untuk menjadi special envoy untuk menjalin dan menjaga hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain. “Menyiapkan tokoh-tokoh untuk menjadi special envoy untuk beberapa negara yang strategis hubungan bilateralnya dengan Indonesia,” katanya.
Dalam konteks hubungan bilateral, lanjutnya, pemerintah Indonesia memang perlu tokoh-tokoh tertentu sebagai special envoy untuk negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, Turki, dan Rusia.
Special envoy itu, katanya, adalah WNI yang dikenal dan diterima luas di negara-negara tersebut serta punya jaringan luas ke pihak-pihak pengambil keputusan. “Sebagai special envoy, mereka harus dibiayai APBN. Jika pemerintah punya tokoh-tokoh seperti itu, pemerintah Indonesia tidak perlu lagi gunakan jasa lembaga lobi,” tutur Mahfudz.
Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya membuka opsi untuk memasukkan pembiayaan pengunaan jasa pelobi (lobbyist) untuk masuk ke dalam APBN berikutnya.
Usul tersebut menyusul adanya tudingan bahwa pemerintah Indonesia menggunakan jasa calo dengan biaya US$ 80.000 untuk bisa mendapat akses ke Gedung Putih, para pejabat Washington, dan bertemu Presiden Barack Obama. Luhut mengatakan, negara-negara seperti Singapura, Cina, dan Filipina memiliki pelobi resmi dari pihak pemerintah masing-masing di Amerika Serikat.(prin)
