 |
| Agung Laksono. [Antara] |
Kocok ulang juga perlu dilakukan seandainya Ketua DPR Setya Novanto mengundurkan diri atau dimundurkan dari jabatannya berdasarkan hasil sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"Pergantian pimpinan DPR bukanlah sesuatu yang mustahil. Apalagi jika saudara Novanto terbukti melanggar etika karena adanya perbuatan permintaan saham ke PT Freeport Indonesia,” kata Agung Laksono di Jakarta, Senin (7/12).
Agung yang mantan Ketua DPR ini menjelaskan pada periode sebelumnya, posisi Ketua DPR selalu dari partai politik pemenang pemilu. Periode 2004-2009, dirinya memimpin DPR karena Golkar adalah pemenang pemilu. Kemudian 2009-2014, DPR dipimpin Marzuki Alie dari Partai Demokrat karena Demokrat pemenang pemilu.
"Harusnya sekarang yang berhak PDIP, bukan Golkar. Pemenang pemilu tahun lalu PDIP,” jelasnya.
Dia menegaskan kebiasaan yang sudah terbangun dua periode itu rusak hanya karena hadirnya persekongkolan elit di Koalisi Merah Putih (KMP). Persekongkolan elit di KMP mengubah UU MD3 agar sesuai keinginan mereka.
Dengan adanya dugaan permintaan saham ke PT Freeport oleh Novanto harus menjadi pintu masuk untuk kocok ulang. "Pimpinan DPR dikembalikan kepada yang berhak sesuai desain politik sebelumnya.
Kita harus menghormati partai politik pemenang pemilu. Kita kembali saja pada aturan MD3 yang lama. Komposisinya PDIP sebagai Ketua DPR, diikuti Partai Golkar, Partai Gerindra dan seterusnya,” tegasnya.(SP)
