 |
| Presiden Jokowi pimpin Sidang Kabinet Paripurna tentang Program Kerja 2016 di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (8/12). Foto: Tim Komunikasi Presiden |
Dalam pembukaan rapat, Presiden Jokowi mengatakan tahun 2015 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan.
Perlambatan ekonomi dunia, turunnya harga komoditas, bencana kebakaran hutan dan lahan gambut, serta merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar beberapa diantara persoalan yang dihadapi pemerintah.
"Namun, di tahun 2015 kita juga telah membangun pondasi yang baik dan kuat. Dalam politik anggaran, kita juga telah mengalihkan subsidi BBM, untuk program-program yang langsung bermanfaat bagi rakyat," kata Jokowi.
Jokowi menyampaikan harapan agar di tahun 2016 para menterinya bisa melangkah, bisa lari lebih cepat dan bekerja lebih keras lagi karena tantangannya tak kalah berat dengan tahun 2015.
Di dalam rapat, Jokowi menekankan lima hal penting. Pertama, APBN 2016 yang telah didedikasikan pada rakyat betul-betul dijaga. Pemerintah, kata dia, telah berkomitmen meningkatkan anggaran pendidikan sampai 25,5 persen, anggaran infrastruktur 76,2 persen dan anggaran kesehatan meningkat 75,4 persen.
Jokowi mengatakan anggaran berjalan secara efektif dan dimulai pada Januari 2016, terutama untuk belanja-belanja modal.
"Sekali lagi, para menteri terutama yang mendapatkan alokasi dana besar dari APBN harus mempercepat realisasi anggaran di awal tahun 2016," kata Jokowi seperti disiarkan Sekretariat Kabinet diakun twitter, @setkabgoid.
Kedua, kerja kabinet harus fokus pada lima indikator penting, yakni pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan permasalahan kesenjangan ekonomi.
Ketiga, Jokowi berpesan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan dimulai pada awal tahun 2016 betul-betul bisa digunakan untuk memperkuat daya saing industri baik di BUMN maupun di swasta, daya saing UMKM, dan mendorong ekspor.
Keempat, Jokowi minta seluruh menteri memberikan perhatian pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Menurut Jokowi, penanggulangan kemiskinan, terutama memperkuat daya beli rakyat miskin berkaitan dengan pengendalian inflasi.
Terakhir, Jokowi menyampaikan perlu melakukan langkah-langkah stabilisasi harga pangan karena hal ini juga menyangkut masalah penanggulangan kemiskinan.(rm)
