 |
| Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla |
"Saya melihat berdasarakan profil pemerintahan saat ini, mereka tidak akan berani menghentikan Kontrak Karya dengan PT Freeport," ujar Direktur Indonesian Resources Studies Marwan Batubara pada diskusi akhir pekan di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/12/2015).
Marwan juga mengaku heran dengan drama dibalik kisruh dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto. Padahal, MoU tersebut merupakan bukti nyata bahwa rezim Jokowi-JK telah takluk dengan perusahaan asal paman sam itu.
"Penandatanganan MoU ini sudah tanda-tanda bahwa pemerintah kita sudah takluk," lanjut Marwan.
Namun, Marwan tidak terlalu mempersoalkan apakah pemerintah Jokowi-Kalla akan menghentikan kontrak ataukah tidak. Menurutnya, yang penting kerjasama tidak terlalu merugikan kepentingan dalam negeri.
"Bahasanya jangan perpanjang kontraklah. Tapi renegosiasi. Kita mau saham 51 persen, kita mau royalti besar, kita mau kerusakan lingkungan ditanggung Freeport, itu saja," ujar Marwan.
Marwan mengatakan, solusi renegosiasi yang menguntungkan sempat dibahas oleh petinggi Freeport. Marwan pun menyarankan supaya pemerintah Indonesia lebih mengambil solusi tersebut.(rmn)
