 |
| Jokowi dan Jusuf Kalla. (ist) |
Pengaduan pelanggaran HAM itu terdiri dari 1.142 pengaduan individu dan 180 pengaduan kelompok dengan jumlah korban mencapai 56.451 orang.
"Angka pengaduan ini adalah yang tertinggi yang diadukan ke LBH Jakarta selama lima tahun terakhir. Jumlah korban pelanggaran HAM yang mengadu ke LBH Jakarta juga naik selama dua tahun terakhir ini," kata Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa dalam acara Refleksi Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta Tahun 2015, kantornya, Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat, Sabtu (19/12/2015).
Alghiffari mengatakan, dengan masih tingginya pengaduan tentang pelanggaran HAM itu menandakan bahwa pemerintah masih lalai melindungi hak-hak mendasar warga negaranya. Bahkan, pemerintah cenderung menjadi pelaku dari berbagai pelanggaran HAM.
"Misalnya pada kriminalisasi oleh aparat penegak hukum, penggusuran paksa, pelarangan menyampaian pendapat di muka umum, gak hanya aktivis antikorupsi, tapi juga ada buruh ditangkapi dan dikriminalisasi pada aksi nasional," ungkapnya.
Menurut dia, tak berlebihan jika pihaknya menyebut pemerintah Jokowi-JK yang memang diharapkan membawa perubahan siginifikan dalam penegakan hukum samasekali tidak memprioritaskan upaya penegakan hukum yang adil selama setahun pemerintahan berjalan.
"2015 ini justru ada kemunduran yang luar biasa di bidang hukum. Sepertinya memang 2015 hukum gak menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK," tegasnya.
Disampaikannya, guna merespons tingginya angka pengaduan pelanggaran HAM di 2015 ini, maka pihaknya akan mengajak partisipasi masyarakat luas untuk berperan aktif menyuarakan serta membahas bersama setiap kebijakan pemerintah yang akan dikeluarkan selanjutnya di 2016 mendatang.
"Sebenarnya satu yang paling penting adalah bagaimana respon dari masyarakat, bagaimana partisipasi masyarakat mengkoreksi tindakan pemerintah atau aparat yang melanggar hukum dan HAM," tukasnya.(ok)
