 |
| Joko Widodo |
“Nampak sekali motifnya pemerintah Jokowi, yakni mengambialih penyelenggaraan umrah dari swasta, lebih pada ekonomi. Karena selama ini peserta umrah selalu bertambah,” beber Lubis kepada intelijen (14/12).
Kata Lubis, tidak bisa menjadi alasan, pengambilalihan itu karena ada penyelenggara umrah yang menelantarkan jamaah. “Kalau ada yang terlantar itu tidak berfungsinya pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Harusnya travel umrah yang nakal dibekukan,” ungkap Lubis.
Lubis menilai, pengambilalihan pelayanan umrah dari swasta tanpa kajian yang lebih dalam. “Lebih karena motif ekonomi dan tanpa sebuah kajian. Coba ditanyakan peserta umrah yang ikut travel swasta ditanyakan pelayanannya. Kalau dikelola swasta mereka akan bersaing dan pihak pemerintah sebagai pengawas yang ketat,” papar Lubis.
Menurut Lubis, kebijakan pemerintah ini justru akan berdampak pada bertambahnya kemiskinan. “Di saat ekonomi mengalami kemunduran, bisnis umrah cukup bagus. Jika diambilalih akan memunculkan pengangguran bagi pegawai di biro travel ibadah umrah,” ungkap Lubis.
Tak hanya itu, kata Lubis, pengambilan layanan umrah oleh pemerintah merupakan cerminan dari sikap Presiden Jokowi sendiri yang kebingungan menyelesaikan persoalan bidang ekonomi dan pemasukan negara. “Katanya ekonomi meroket tidak juga. Maka cara yang tercepat ya ambil alih bisnis umrah dari swasta. Ini cara yang tidak bagus,” pungkas Lubis.
Sebelumnya, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Ahda Barori mengatakan, pihaknya telah memutuskan akan mengambilalih penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU) dari pihak swasta. Pengambilalihan tersebut akan dilakukan secara bertahap.
Meski ada penolakan dari beberapa penyelenggara haji khusus dan umrah. Menurutnya, penyelenggaraan umrah yang diselenggarakan oleh Ditjen PHU akan memberi jaminan jamaah dapat menunaikan ibadah.(itl)
