NBCIndonesia.com - Koordinator LHB Probono, Krisbianto menilai, respons Bareskrim Polri terlalu berlebihan soal penangkapan YP alias Ongen lantaran ulahnya mengunggah foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Nikita Mirzani dan membubuhkan hashtag atau tagar dengan kata-kata tidak terpuji.
Ia memastikan kesepakatannya terkait kebebasan berekspresi dalam sebuah negara. Namun, lanjut Kris, penangkapan Ongen yang langsung menerjunkan jajaran Bareskrim Polri dianggap terlalu "lebay".
"Memang kebebasan berekspresi ada batasnya. Tapi respons Mabes terlalu berlebihan menurut saya. Itu karena kalau pelaku yang dianggap melanggar UU Pornografi bisa ditangani oleh Polsek atau pun Polres," kata Krisbianto saat berbincang dengan Okezone, Kamis (17/12/2015).
Pria yang telah belasan tahun mengabdi di KontraS ini menjelaskan, Presiden Jokowi selaku kepala negara dan juga secara pribadi berhak untuk membela diri lantaran pencemaran nama baik ini.
Kendati demikian, seharusnya, kata Kris, Korps Bhayangkara tidak perlu unjuk kekuatan dengan langsung menerjunkan jajaran Sub Direktorat Cyber Crime untuk menangkap pelaku.
"Presiden memang berhak untuk unjuk kekuatan sebagai kepala negara atau membawa pribadinya. Tapi Polri tak perlu unjuk kekuatan seperti ini," imbuh Kris.
Untuk itu, Kris mengaku akan memantau langsung kasus yang menimpa netizen ini. Menurutnya hal itu dilakukan agar keadilan didapatkan oleh pelaku. "LBH Probono akan memantau terlebih dahulu kasus ini. Kami belum mengambil sikap untuk memberikan bantuan hukum karena pelaku mungkin telah memilikinya. Dalam kasus ini saya berharap Polri juga mengajak para pakar agar memberikan keadilan bagi pelaku," tutupnya.(okz)
