logo
×

Kamis, 24 Desember 2015

Terlalu Mengutamakan Freeport, Pemerintah Dinilai Inlander

Terlalu Mengutamakan Freeport, Pemerintah Dinilai Inlander

NBCIndonesia.com - Dirut Energy Watch, Ferdinan Hutahaea, menyoroti sikap pemerintah terutama Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait keberadaan tambang asing.  Menurutnya, sikap JK yang pro terhadap perusahaan tambang asing membuktikan dia seorang inlander yang sesungguhnya.

"Jusuf Kalla itu inlander. Masak masyarakat Indonesia kepentingannya di bawah dibanding kepetingan Freeport, inlander itu," jelasnya dalam diskusi 'Refleksi Pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-JK 2015, Benarkah Kabinet Kerja Jokowi-JK Gagal? di Resto Handayani Prima, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (24/12).

Menurutnya, JK terlalu liberal. Padahal Pemerintah seharusnya mencari konsep aplikatif yang benar untuk kehidupan ekonomi bangsa. "Budaya negara kita ini seperti apa, harus ada sistem yang cocok untuk kita jangan hanya mengadopsi liberal," tandasnya.

Oleh sebab itu, ia menyayangkan sikap masyarakat Indonesia apabila ada yang sangat berkiblat kepada Barat. Padahal Ferdinan menambahkan, budaya antre yang baik pun terlahir dari budaya sosialis.

"Indonesia sifatnya kenapa sih kalau ada Barat yang datang serasa malaikat tuun dari langit ke-9. Padahal sosialis tidak seluruhnya buruk," sesalnya.

Para pembicara dalam diskusi 'Refleksi Kerja Kabinet Kerja Jokowi-JK' yang terdiri dari Ferdinan dan pengamat kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan Jokowi-JK.

Tetapi apabila ada kepentingan kelompok dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negara seperti belakangan ini, jangan diharapkan Indonesia menjadi negara yang mampu bertahan dalam persaingan dunia terlebih mengenai program Masyarakat Asean 2015.

Beberapa waktu sebelumnya, JK mengungkapkan soal kelangsungan investasi PT Freeport Indonesia. "Kalau undang investasi dari luar, tentu investasi yang sudah ada kita jaga kelangsungannya. Kalau suatu investasi tidak kita jaga, bagaimana bisa undang investasi lain," tandasnya.(rm)
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: