logo
×

Kamis, 10 Desember 2015

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Menasihati Presiden Jokowi

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Menasihati Presiden Jokowi

NBCIndonesia.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , Fahri Hamzah menasihati Presiden Joko Widodo. Dia meminta agar Presiden Joko Widodo lebih baik menata kembali internal kabinetnya daripada menunjukkan rasa tak suka kepada Ketua DPR  Setya Novanto terkait kasus 'Papa Minta Saham'.

Fahri meminta Presiden Jokowi berhati-hati dalam mengungkapkan pernyataan, sehingga tak sampai dianggap menunjukkan kemarahan yang tidak proporsional.

Sebab, menurut Fahri, yang dilakukan oleh Setya Novanto bersama pengusaha Riza Chalid dan Direksi Freeport Maroef Sjamsoeddin hanyalah omongan biasa.

"Itu kan hanya obrol-obrolan biasa saja. Apakah ada kerugian publik dan kerugian negara?.Kalau itu kan, ada yang ngomong kalau Novanto sudah konsultasi ke presiden. Wong memang sudah konsultasi ke presiden dan itu ngobrol-ngobrol saja," kata Fahri,Kamis (10/12)

Menurut Fahri, lebih baik Presiden mengusut  pihak yang 'mencatut' nama Presiden dengan sebuah kebijakan konkret. Dia tak mau menyebutkan yang dia maksud.

Yang pasti, bagi Fahri, kisruh Freeport itu sebenarnya hanya persoalan di internal pemerintahan saja.

"Persoalan ini terjadi dalam rumah tangga kabinet. Kemarahan harusnya dilakukan ke kabinetnya," kata Fahri, Politikus PKS itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada rakyat menghormati keputusan MKD DPR atas kasus dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla terkait kasus perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Namun, kata Presiden dengan nada tegas, jangan sekali-kali mempermainkan lembaga negara dengan menyebut-nyebut saham 11 persen.

" Kalau saya sebagai pribadi dibilang gila, syaraf, koplok (konyol) .... enggak apa-apa. Tapi jangan sekali-kali menghina lembaga negara, Kalau menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11 persen....... Tak Bisa..!!" kata Jokowi.

Jokowi kembali dengan nada tegas mengatakan, ini masalah kepantasan, kepatutan dan moralitas. "Itu masalah wibawa negara," tegas Jokowi.(BS)
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: