![]() |
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama | BeritaSatu.com/Ezra Sihite |
Padahal, menurut Basuki, dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) terhadap PT Jakpro sebesar Rp 2,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016 akan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).
"PMP kan sudah tidak masalah. Kemdagri hanya minta dijelaskan alasan diberikannya PMP. Jadi bisa disetujui PMP sebesar Rp 2,9 triliun. Tapi sekarang, kami harus mencari pengganti beberapa direksinya yang mundur, termasuk Dirutnya," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta, Senin (11/1).
Menurut Basuki, dari kabar yang dia dengar, alasan beberapa direksi PT Jakpro mengundurkan diri karena mereka menyatakan tidak sanggup membangun banyak megaproyek infrastruktur.
Seperti diantaranya membangun light rail transit (LRT), rumah susun, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) hingga Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Dalam Kota atau Intermediate Treatment Facility (ITF).
"Ya mereka bilang tidak sanggup membangun sejumlah kegiatan. Mereka hanya sanggup membangun Velodrome. Kalau pakai swasta kan tingga tunjuk aja langsung kerja. Ini harus berjalan semuanya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budihartono membenarkan pengunduran diri Dirut dan beberapa direksi PT Jakpro tersebut.
"Ya itu kan internal mereka. Makanya saya sampaikan dari awal ke pimpinan. Saya punya insting, bercanda sama Gubernur setahun yang lalu. Pak, surat pembangunan Jakpro jangan terlalu banyak. Mau PLTU, sampah, LRT, ini itu. Saya yang pusing. Memang itu tidak pakai uang? Nanti saya lagi yang dicecar," ungkap Heru.
Heru sendiri mengusulkan agar PT Jakpro hanya konsentrasi membangun dua proyek saja. Yaitu, membangun LRT dan ITF. Sehingga, PT Jakpro bisa berkonsentrasi menyiapkan pembangunan dua proyek tersebut. Dan BPKAD bisa menyiapkan aset pendukung untuk pembangunan fisik keduanya.
"Saya minta fokus di dua proyek, sampah dan LRT. Itu saja sudah, titik. Jadi saya tidak bingung, dia mau minta aset yang mana. Kalau sekarang kan tidak. Hari ini minta ini, itu, proposalnya ke saya berubah-ubah. Minta Rp 4 triliun, lalu Rp 6 triliun, Rp 7 triliun, kuping saya kebal," tukasnya. (bs)