 |
| Ratusan pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Forum Pemuda Nasional melakukan long march dari Patung Kuda, Jalan MH Thamrin, menuju Istana Negara, Jakarta Pusat (16/12/2015). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah menghentikan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Mereka juga mendesak untuk ditangkapnya Sudirman Said dan Maroef Syamsudin yang dianggap membuat kegaduhan. | TRIBUNNEWS/HERUDIN |
Mereka, tegas Karyono perlu diganti agar program Nawa Cita pemerintah bisa terealisasi seutuhnya.
Pertama, kata Karyono adalah Menteri BUMN, Rini Soemarno.
Rini perlu diganti lantaran menurutnya kerap mengambil kebijakan atau setidaknya mewacanakan program dan kebijakan untuk menjual sejumlah BUMN, menyarankan agar perusahaan-perusahaan Plat merah masuk bursa saham tanpa menghitung risiko bahwa bila hal tersebut terjadi kepemilikan saham akan dikuasai para pemodal besar asing maupun swasta nasional yang terjadi selama ini.
Selain itu, program pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang menimbulkan kegaduhan karena proyek tersebut dinilai publik tak menguntungkan negara dan rakyat, selain dipandang tidak terlalu urgent.
Kedua, lanjut Karyono adalah Menteri ESDM, Sudirman Said.
Menurutnya Sudirman kerap membuat kebijakan yang memberatkan rakyat seperti halnya kebijakan pungutan dana ketahanan energi yang sumber dana pungutannya mengambil dari rakyat.
Selain itu, belum ada undang-undang yang mengatur kebijakan yang dibuat menteri ESDM tersebut.
"Untung saja, kebijakan menteri tersebut dibatalkan oleh Presiden Jokowi," ujarnya dalam diskusi 'Gaduh Isu Reshuffle, Siapa Menteri Tergusur?" di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2016).
Tak hanya itu, kebijakan menteri ESDM, ujar Karyono cenderung menguntungkan Freeport.
Misalnya, soal pembangunan Smelter yang seharusnya jadi kewajiban perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat tersebut membangun Smelter di Papua, tetapi akhinya menteri ESDM tunduk kepada keinginan Freeport membangun Smelter di Gresik, Jawa Timur.
"Belum lagi soal keputusan Sudirman yang memberikan jaminan investasi jangka panjang kepada Freeport yang bisa dinilai sebagai sinyal perpanjangan izin eksplorasi pertambangan bagi Freeport," tegas Karyono. (tn)
