Soesatyo: Publik Tahu Pemerintah sedang Merekayasa Golkar

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Bambang Soesatyo.

NBCIndonesia.com - Partai Golkar mengkritik Kementerian Hukum dan HAM yang seolah enggan menerbitkan surat keputusan (SK) pengesahan kepengurusan partai itu hasil Munas Bali dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) telah membatalkan SK untuk kepengurusan Partai Golkar pimpinan Agung Laksono sesuai perintah Mahkamah Agung (MA). Tetapi, pembatalan itu tidak diikuti pengesahan kepengurusan Golkar pimpinan Aburizal Bakrie.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Bambang Soesatyo, menyebut sikap tak jelas Menkumham itu ibarat pemerintah abstain menyelesaikan persoalan. Pemerintah seolah membikin masalah lalu meninggalkannya tanpa diperbaiki.

“Dengan sikap seperti itu, pemerintah bukan hanya memperuncing persoalan, tetapi juga sengaja mempersulit legalitas kepengurusan Partai Golkar,” kata Soesatyo melalui keterangan tertulis kepada VIVA.co.id pada Minggu, 2 Januari 2016.

Kemenkuham, kata Soesatyo, seolah ingin menunjukkan sikap tak memihak atas sengketa kepengurusan Partai Golkar, meski MA telah membatalkan kepengurusan Agung Laksono. “Sayang, dengan bersikap abstain seperti itu, pemerintah sebenarnya sedang mempertontonkan perilaku konyol,” katanya.

“Publik pun bisa menerjemahkan sikap abstain itu sebagai kegiatan pemerintah merekayasa sekaligus mengeskalasi persoalan internal di tubuh Partai Golkar,” ujarnya.

"Pemerintah sesungguhnya telah berpihak dengan bersikap seolah independen itu, karena sama dengan membiarkan kepengurusan Partai Golkar tanpa legalitas. Sikap itu juga dapat dimaknai bahwa pemerintah berupaya memecah belah partai politik." (vv)

Follow Kami:

Like Facebook Follow Twitter