NBCIndonesia.com - Ribuan warga terdampak relokasi Kalijodo harus gigit jari. Pasalnya, mereka hanya mendapatkan PHP (Pemberi Harapan Palsu) dari Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Meski sebagian warga mendapatkan jatah tempat tinggal di Rusun Marunda. Akan tetapi, tidak sedikit yang terpaksa pasrah dengan kenyataan.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif menjelaskan, tidak sedikit warga yang harus menelan pil pahit, lantaran mereka tak mendapatkan haknya sebagaimana dijanjikan Pemprov DKI.
"Di Kalijodo itu ada tiga type kelompok. Pertama, warga pemilik bangunan ber-KTP DKI Jakarta. Kedua, warga ber-KTP DKI yang ngontrak, dan ketiga, warga tidak ber-KTP DKI (pendatang) yang ngontrak," kata Syarif kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (29/2/2016).
Namun, lanjut Syarif, hingga kini Pemprov DKI belum bisa mempetakan status warga dengan baik. Sehingga upaya relokasi terkesan asal-asalan.
Politisi Gerindra ini menyebut, meski sama-sama ber-KTP DKI, warga yang ngontrak (ber-KTP DKI), ternyata tidak bisa mendapatkan rusun.
Sebab, Pemprov hanya menyediakan rusun bagi warga ber-KTP DKI yang memilik bangunan.
"Kebijakan yang berbeda-beda ini membuat sebagian warga Kalijodo merasa diperlakukan tidak adil. Belum lagi, mereka yang dalam undiannya dapat rusun di lantai atas, sedangkan mereka ada yang lumpuh, dan sudah tua renta," beber Syarif.
Karenya, Syarif mempertanyakan keseriusan Pemprov dalam menyelesaikan masalah Kalijodo yang seharusnya sudah rampung jauh sebelum eksekusi dilaksanakan.
"Bayangkan saja, bagaimana mungkin mereka yang sudah tua renta atau lumpuh, disuru tinggal di lantai atas?. Akhirnya apa, mereka terpaksa tidak ambil (rusun), dan memilih mencari kontrakan diluar," ujar Syarif dengan nada kecewa.
Selain itu, tambah Syarif, warga non DKI atau pendatang, yang sebelumnya dijanjikan bakal mendapatkan bantuan biaya untuk mudik ternyata juga tidak pernah ada.
"Mereka (pendatang) pulang dengan biaya sendiri-sendiri kok. Tidak ada itu bantuan (ongkos mudik)," jelas Syarif yang jumat (26/2/2016) kemaren, baru saja meninjau langsung ke lokasi Kalijodo.
"Ini menjadi catatan penting bagi komisi A DPRD DKI. Besok, rencananya kita (DPRD) akan panggil pihak-pihak terkait, wali kota Jakarta Utara dan Barat," katanya.
"Kasian, mereka ini kan warga Negara kita juga. Masak diperlakukan seenaknya begitu. Dimana tanggung jawab Pemprov. Belum lagi, kalau bicara nasib sekolah anak-anaknya, semuanya amburadul. Jadi, kalau mau jujur, sejatinya, sebagian besar warga pasrah dalam keterpaksaan," sesal Syarif.(ts)
