NBCIndonesia.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung) menyebutkan, terjadi kesenjangan yang jauh berbeda antara Joko Widodo (Jokowi) dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam mengatasi persoalan penggusuran warga.
Dimana kata Lulung, saat Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, lebih elegan melakukan pendekatan dengan warga. Salah satunya dengan mengundang dialog yang diawali makan bersama.
"Itu top, top, jangan kayak si Ahok ngumpet," seloroh Lulung saat dikofirmasi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (19/02/2016).
Bahkan politisi PPP itu menyebutkan, perbedaan antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Dimana Ahok menurut Lulung begitu otoriter dalam setiap pengambilan keputusan untuk menggusur warga selama menjabat sebagai gubernur.
Terlebih pada rencana menggusur kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, Ahok enggan untuk menemui warga hanya untuk sekedar berdialog untuk mendengar keluh kesah warga Kalijodo.
"Kalau si Ahok otoriter melulu, gunain tentara sama polisi. Saya harap tentara sama polisi sadar lah, bahaya nih Ahok telah membentuk opini agar polisi dan TNI jauh dengan rakyat. Bahaya kalau gitu," ungkapnya.
Langkah Jokowi dengan selalu mengundang makan pihak-pihak yang protes dengan kebijakannya akrab dikenal sebagai "Diplomasi Meja Makan". Hak itu pun terbukti mujarab untuk melancarkan segala kebijakaannya sejak Jokowi masih duduk di Wali Kota Solo.
Satu contoh, diplomasi meja makan ala Jokowi terbukti efektif membungkam penolakan warga Waduk Pluit, Jakarta Utara yang dilakukan 2013 lalu. (rn)
