NBCIndonesia.com - Pernyataan menteri yang seakan-akan mengkambinghitamkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat kritik dari pimpinan MPR RI.
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nurwahid, berpendapat, seharusnya pemerintahan saat ini tidak menomorsatukan "politik pengkambinghitaman". Hal ini dikatakannya saat diwawancara di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/2).
Jika itu terjadi, lanjutnya, maka semua pejabat cuma sibuk saling menyalahkan. Tidak akan ada upaya maksimal melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, kewenangannya, termasuk apa yang dijanjikan dulu pada masa kampanye.
Ia meminta pemerintahan Joko Widodo dan para pejabat di dalamnya melakukan introspeksi diri secara maksimal.
"Mestinya begitu dilantik jadi presiden, seluruh yang terkait dengan persiapan-persiapan dilakukan. Menurut saya jangan diutamakan, mengedepankan, politik mengkambinghitamkan orang lain," tambahnya.
Selain itu, petinggi Partai Keadilan Sejahera ini berharap, presiden ke-6 RI, SBY, memberikan klarifikasi jelas atas apa yang dituduhkan para pejabat di era pemerintahan Jokowi.
"Tapi menurut saya, sebaiknya Pak SBY memberikan penjelasan yang terbuka kepada publik, supaya kemudian tidak terjadi salah paham. Supaya publik tahu duduk permasalahannya seperti apa, supaya tidak berlanjut politik pengkambinghitamkan," pungkasnya.
Polemik ini bermula saat Menko Perekonomian, Darmin Nasution, menghadiri Rakernas di Kementerian Perindustrian, dua hari lalu. Darmin sempat mengatakan bahwa pemerintahan di masa lalu (SBY) terlambat dalam mendorong pembangunan industri. Akibatnya, pemerintahan saat ini sudah kehilangan momentum mewujudkan hilirisasi sektor minerba.
SBY pun merespons tuduhan Darmin itu lewat media sosial, twitter. Ia menyadari pemerintahan di era kepemimpinannya masih sering dikambinghitamkan oleh penguasa saat ini. Bahkan, sikap dan pernyataan itu juga juga datang dari mereka yang dulu pernah bertugas bersama-sama dengannya di dalam pemerintahan. (RMOL)
