NBCIndonesia.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah utang Rp 122 triliun pada Januari 2016. Total utang pemerintah per akhir Januari 2016 tercatat sudah mencapai Rp 3.220,98 triliun.
Tambahan utang tersebut merupakan bagian dari rencana pemenuhan target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Dikarenakan ada defisit dalam anggaran, akibat belanja yang lebih besar dari penerimaan.
"Penambahan utang di bulan Januari 2016 merupakan bagian dari pemenuhan target pembiayaan melalui utang tahun 2016," ungkap Schneider Siahaan, Direktur Strategis dan Portfolio Utang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), kepada detikFinance, Rabu (24/2/2016).
Secara nominal, penambahan utang di awal tahun ini lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Ini seiring dengan rencana pemerintah menggenjot realisasi pencairan anggaran untuk pembangunan lebih cepat.
Sedangkan diketahui, saat awal tahun penerimaan negara dari pajak maupun non pajak belum cukup besar. Sehingga solusinya adalah penarikan utang.
"Salah satu strategi pembiayaan utang tahun 2016 adalah front loading yang berarti akan terjadi penerbitan utang lebih besar pada semester satu tahun 2016," jelasnya.
Schneider menyatakan, tambahan utang berasal dari penerbitan surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 72,8 triliun, dan tambahan net pinjaman Rp 6,4 triliun.
"Pengadaan utang yang telah dilakukan sampai dengan januari 2016 digunakan untuk membiayai belanja APBN dalam rangka pembangunan nasional," tukasnya.(dtk)
