NBCIndonesia.com - Kedekatan Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) dan PDIP tak diragukan lagi. Keduanya mulai kenal saat Pilgub DKI 2012.
Ahok menjadi cawagub DKI mendampingi Joko Widodo kala itu. Keduanya diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra.
Ahok dan PDIP mulai intens ketika Jokowi terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2014. Ahok pun jabat sebagai orang nomor satu di Jakarta.
Sayang, kemesraan Ahok dan PDIP harus tegang karena mantan Bupati Belitung Timor memilih TemanAhok di Pilgub DKI 2017 ketimbang PDIP. Pasca putusan itu, tak jarang kader-kader PDIP melontarkan statement bernada menyerang buat Ahok.
Meskipun Ahok memilih jalur independen, PDIP tetap saja masih buka peluang mengusung Ahok di DKI. Hal ini terbukti dari sejumlah moment yang terjadi belakangan ini.
Apa saja itu? Berikut bukti PDIP belum bisa move on dari Ahok di Pilgub DKI dihimpun merdeka.com, Jumat (25/3):
1.Tak bolehkan Ahok ikut lelang buku Megawati
Buku 'Megawati dalam Catatan Wartawan, Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat' dilelang kepada sejumlah pejabat maupun elit politik. Namun, lelang ikut tidak diperbolehkan buat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Itu dilakukan guna menghindari mahar politik jika nanti Ahok akhirnya diusung PDIP di Pilgub.
"Masalahnya kenapa beliau tidak diperbolehkan, bukan apa, daripada nanti ada mahar lagi, apa lagi," ungkap Wasekjen DPP PDIP Eriko Sotarduga kepada merdeka.com, Kamis (24/3).
PDIP, kata Eriko, kini tengah menjaga sesuatu yang bisa bersinggungan dengan Pilgub DKI 2017 nanti. Sehingga kedatangan Ahok dalam peluncuran buku, Rabu kemarin, tidak harus dikaitkan dengan dukungan politik.
"Takutnya nanti disangka memanfaatkan karena mau Pilkada. Kan tidak boleh seperti itu," ungkapnya.
2.Masih berharap Ahok ikut penjaringan PDIP
Wasekjen DPP PDIP Eriko Sotarduga menegaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus tetap mendaftar jika ingin didukung PDIP bersaing dalam Pilgub DKI 2017 mendatang. Saat ini penjaringan bakal cagub DKI di PDIP masih berlangsung.
"Kan memang sewajarnya mendaftar di PDIP. Kalau mau didukung PDIP kan juga tidak salah. Kami menerima secara terbuka kalau Pak Ahok mendaftar di PDIP," kata Eriko saat dihubungi merdeka.com, Kamis (24/3).
Alasan mengapa PDIP tak terburu mendukung Ahok, menurut Eriko, PDIP enggan mengistimewakan suatu daerah. Menurutnya, mekanisme untuk didukung tak boleh dibedakan dengan daerah lain.
"Karena PDIP belum tahu apakah Ahok akan mendaftar, maka dari itu berupaya memunculkan kadernya untuk siap maju dalam persaingan Pilgub DKI 2017. Kalau partai kan tentu akan mempersiapkan siapapun yang memungkinkan. Karena kita belum tahu apakah Pak Ahok mendaftar atau tidak," tuturnya.
Anggota Komisi V DPR ini juga berujar, PDIP memiliki mekanisme yang berbeda dengan partai lain. Misalkan Partai NasDem bisa langsung menyatakan sikapnya mendukung Ahok, namun PDIP tak bisa semudah itu.
"Masing-masing partai kan mempunyai mekanisme, kalau PDIP kan mempunyai mekanisme yang baku. Tidak boleh kita mengistimewakan suatu daerah dibanding daerah yang lain. Kan ini akan menjadi preseden yang tidak baik bagi ke depannya," ujarnya.
Akan tetapi jika Ahok tidak mendaftarkan diri, PDIP juga masih berpeluang mengusung mantan Bupati Belitung Timur itu. Dia juga menjelaskan bagaimana prosedur bagi bakal calon kepala daerah agar didukung PDIP.
"Kita akan menampung suara dari anak RT/RW, dibawa ke tingkat ranting kelurahan, kemudian kecamatan. Setelah itu dikirim ke kota atau DPC, baru di tingkat provinsi. Nanti di tingkat provinsi disaring biasanya dikirim ke pusat itu dua sampai empat calon pasangan. Nanti di tingkat DPP, setelah fit and proper test, survei, pembahasan nanti diputuskan oleh ketua umum," bebernya.
3.Ajak TemanAhok gabung PDIP menangkan Ahok
Wasekjen DPP PDIP Eriko Sotarduga menawarkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menyatukan relawan TemanAhok dengan PDIP. Tawaran tersebut dia sampaikan saat Ahok menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Saya sampaikan, Pak Ahok, kalau dipadukan antara relawan dengan partai, bisa bersama-sama, itu menjadi hal yang sempurna. Masing-masing mempunyai market yang bisa dicapai. Masing-masing mempunyai suatu nilai plus. Tapi itu kan tergantung pilihan Pak Ahok," kata Eriko saat dihubungi merdeka.com, Kamis (24/3).
Namun anggota komisi V DPR ini menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Ahok. "Tentu Pak Ahok mempunyai pertimbangan sendiri," tuturnya.
Eriko mengingatkan kembali bagaimana melalui arahan Megawati, PDIP mengerahkan seluruh kadernya di DPR untuk membantu pasanganJokowi-Ahok di Pilgub sebelumnya. Setiap kecamatan di DKI Jakarta harus dikawal oleh 2 anggota DPR dari PDIP. Seluruh anggota DPRD berbagai daerah juga dikerahkan untuk membantu DKI Jakarta.
"Bahkan kita mengerahkan kader dari daerah lain untuk berkampanye di daerah ini. Kita siapkan kopi, teh, saksi, bergerak, spanduk, semua kan perlu biaya. Kami bergotong-royong untuk itu," ujarnya Eriko yang juga dapil DKI Jakarta itu.
Maka dari itu, sudah hal yang biasa misalnya untuk menguatkan pasangan calon di Kalimantan, PDIP memboyong Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.
"Selalu kita berusaha mandiri, tidak memberatkan ke yang akan maju sebagai kepala daerah," pungkasnya.
4.Bikin surat edaran jangan menyerang Ahok
Jumat, 11 Maret lalu beredar surat dari DPP PDIP ke sejumlah wartawan. Isinya, PDIP melarang kadernya untuk memberikan statement bernada sumbang kepada Ahok.
"Menginstruksikan kepada seluruh kader partai baik di struktural, legislatif maupun eksekutif untuk tidak mengeluarkan statement atau pernyataan di media atau di sosial media terkait Pilkada DKI Jakarta yang dapat menimbulkan situasi politik yang tidak kondusif," tulis salah satu poin dalam surat tersebut dikutip merdeka.com, Jumat (3/11).
Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang DH dan Sekjen Hasto Kristiyanto itu meminta agar seluruh kader menjaga komunikasi yang baik dengan seluruh tokoh termasuk Ahok. Dalam salah satu poin juga menyebutkan meminta kepada seluruh kader untuk mendukung pemerintahan DKI Jakarta yang dipimpin oleh Ahok dan Djarot. Sebab, keduanya merupakan pasangan Gubernur yang mereka usung.
"DPP PDIP menegaskan bahwa Gubernur dan Wagub saat ini adalah Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung PDIP oleh karenanya PDIP tetap komitmen mendukung jalannya roda pemerintahan di DKI Jakarta sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI," tulis salah satu poin dalam surat tersebut.
Dalam surat dengan Nomor 1335/IN/DPP/III/2016 itu juga menegaskan bahwa penentuan calon Gubernur merupakan domain sepenuhnya DPP PDIP yang ditetapkan melalui proses penjaringan yang sesuai dengan mekanisme partai.
"Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta adalah domain DPP PDIP yang akan diputuskan setelah proses penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah dilakukan, untuk itu kepada seluruh kader tidak melakukan gerakan-gerakan yang mengakibatkan polarisasi di antara kader partai," tulis poin itu.(mdk)
