NBCIndonesia.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Joko Widodo telah meminta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk mengambil peran dalam upaya membebaskan sepuluh awak kapal tunda asal Indonesia yang disandera kelompok garis keras Abu Sayyaf di Filipina.
Pramono menyatakan Presiden juga meminta Polri untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan TNI.
"Presiden juga berikan pada Kapolri untuk mengambil peran, termasuk koordinasi dengan Kemenlu. Karena diduga pelaku ini di wilayah Sulawesi Utara, berbatasan dengan negara tertentu, dilakukan oleh kelompok yang selama ini memang melakukan perampokan. Polisi sedang lakukan koordinasi, termasuk dengan Kapolda setempat, dibantu dengan TNI," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3).
Pramono menjelaskan pemerintah Indonesia tak akan takut dengan disanderanya sepuluh WNI tersebut. Dengan artian, pemerintah menyatakan akan menghadapi kelompok Abu Sayyaf guna membebaskan sepuluh awak kapal.
"Yang jelas pemerintah dalam hal ini negara tidak boleh takut terhadap perampok, sehingga kita akan hadapi itu," ujarnya.
Sementara itu, Pramono enggan menanggapi ihwal keinginan kelompok Abu Sayyaf yang meminta uang tebusan sebesar 50 juta Peso atau Rp 15 miliar. Dia kembali menegaskan demi membebaskan sepuluh WNI itu pemerintah akan melawan kelompok Abu Sayyaf.
"Ya apapun, kalau sudah dilakukan perampokan, penyanderaan, minta tebusan, kita lawan. Pemerintah dalam hal ini negara tidak boleh takut terhadap perampok, sehingga kita akan hadapi itu," ujarnya. (mdk)
