NBCIndonesia.com - Kemarahan Menteri ESDM Sudirman Said terkait tertundanya pengelolaan Blok Masela akibat masih adanya perbedaan pendapat dari Menteri Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli yang mengusulkan kilang di darat (onshore) sangat tidak beralasan.
Salah satu tokoh masyarakat Maluku, Engelina Pattiasina, mengatakan, usulan Rizal Ramli agar pengelolaan Blok Masela di darat sebenarnya sudah selaras dengan hasil keputusan musyawarah besar masyarakat Maluku (Mubes Mama) pada tahun 2015 silam. Sebab, pembangunan di darat bisa memberikan multiplier effect secara positif bagi masyarakat Maluku.
"Bila pembangunan kilang di darat itu berjalan, maka akan menggairahkan perekonomian di Maluku. Salah satunya, akan ada warung-warung makan dan toko klontong yang menyediakan kebutuhan bagi para pekerja yang membangun kilang. Bila kilangnya sudah terbangun, maka gas nya bisa didistribusikan ke industri-industri kecil. Namun, jika dibangun di laut, masyarakat Maluku tidak dapat apa-apa dan sulit dikontrol," ungkap Engelina dalam perbincangannya dengan Rimanews, Selasa (1/03/2016).
Engelina berpendapat, penundaan pengelolaan Blok Masela itu justru karena sikap Sudirman Said yang tetap ngotot pada pendiriannya agar pengelolaan Blok Masela di laut (offshore). Akibatnya, hal itu akan menambah panjang kemiskinan di Indonesia timur, khususnya Maluku.
"Sudirman Said menteri yang sangat aneh. Karena lebih membela kepentingan investor dibandingkan kepentingan rakyat Indonesia yang berada di Maluku," sesal mantan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR periode 1999-2004 ini.
Engelina mengingatkan, Maluku termasuk provinsi keempat termiskin di Indonesia. Selain itu, lanjut dia, Maluku Barat Daya (MBD) termasuk kabupaten termiskin di Provinsi Maluku. Menurutnya, wajar masyarakat Maluku mendorong pembangunan kilang gas Blok Masela di darat sehingga bisa menggerakkan perekonomian rakyat setempat.
Di tempat terpisah, akademisi dari Universitas Pattimura Ambon, Mus Huliselan menambahkan, aspirasi masyarakat Maluku menginginkan kilang itu dibangun di darat benar adanya. Alasannya, kata Mus, agar masyarakat mendapat multiplier effect .
"Kalau Menteri ESDM bilang ada aspirasi masyarakat kilang itu dibangun di laut, jelas sekali dia itu bohong. Sebab kalau dibangun di laut justru tidak tahu seperti apa dampaknya untuk rakyat. Belum lagi soal kontrol terhadap keberadaan kilang," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Intelektual Maluku Barat Daya, A Watloly, mengingatkan, dalam Focus Group Discussion di Universitas Pattimura yang dihadiri SKK Migas dan Inpex diketahui semua peserta ingin pembangunan kilang di darat.
"Dokumennya ada. SKK Migas dan Inpex tahu ini semua. Saya pembicara pertama. Kami ingin itu dibangun di darat dan kini dibilang bohong, dengan segala hormat jangan-jangan mereka yang bohong," kata Watloly.
Dia menambahkan, dalam FGD dipaparkan hasil penelitian tiga perguruan tinggi besar. Padahal nama tiga perguruan tinggi itu diperalat untuk melegitimasi.
"Saya hormati UI sebagai institusi. Tetapi, peneliti tidak menggambarkan moralitas dari UI. Penelitian dibiayai Inpex. Hasilnya hanya legitimasi dari keinginan investor. Sekali lagi, saya hormati UI," tegasnya.(rn)
