NBCIndonesia.com - Persaingan menjelang Pilgub DKI 2017 mendatang mulai terasa. Para tokoh yang bakal menjai calon gubernur saling sindir.
Gubernur Ahok misalnya, membalas sindiran Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Lulung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, yang mengkritisi penggunaan aset Pemda DKI untuk markas Teman Ahok di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan.
“Teman Ahok itu cuma kumpulan orang. Mereka (Lulung dan Djarot) cuma sirik saja,” kata Ahok ketika ditemui di Kantor Balaikota DKI Jakarta, Rabu (23/3/2016).
Menurut Ahok, kelompok relawannya itu bukanlah partai politik yang dinilai tak etis meminjam aset Pemda DKI Jakarta untuk berkantor. Ia mengatakan tak ada prosedur yang dilanggar.
Hal yang sama juga dikatakan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Heru Santoso. Heru menjelaskan proses sewa-menyewa markas Teman Ahok tak menyalahi aturan.
“Aset itu sudah dikerjasamakan sejak tahun 2012. Kalau perusahaan melakukan komunikasi dengan Teman Ahok, itu kan hak mereka. Mereka sudah membayar sesuai dengan aturan sewa menyewa, sejak dari 2012,” kata Heru.
Heru menambahkan, tak ada aturan yang melarang aset Pemda untuk usaha bisnis dan politik.
Untuk diketahui, markas Teman Ahok memanfaatkan bangunan kosong milik Pemda DKI Jakarta yang disewa Cyrus Network dari pihak swasta, PT Griya Berlian. Biaya sewa pun telah dibayar lunas oleh Cyrus yakni sekitar Rp150 juta per tahunnya sejak tahun 2014.
Rumah tersebut semula digunakan untuk penampungan logistik Pemilihan Presiden sejak tahun 2014 dengan kerja sana sewa hingga 2016. Sementara sejak tahun 2012, Cyrus telah menyewa satu unit bangunan di kawasan yang sama.
Sebelumnya, Lulung dan Djarot menilai Ahok melanggar etika dan menyarankan markas Teman Ahok untuk dipindahkan.
Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mengaku tidak etis jika gerakan masyarakat pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Teman Ahok, menggunakan aset milik Pemda DKI Jakarta sebagai markas. Alasannya, posisi Ahok yang tengah menjabat DKI1 dinilai memunculkan kontroversi dan politis.
"Saran saya, sebaiknya cari yang lain yang lebih netral, jangan dipakai politik. Kenapa sih memang tidak ada yang lain?" kata Djarot di kantornya, Jakarta, Senin (21/3).(ps)
