NBCIndonesia.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, ada pelajaran penting yang dapat diambil dari kasus demo sopir angkutan di Jakarta dengan banyaknya diwarnai aksi kekerasan.
Aksi tersebut, menurut Yusril, muncul karena tidak adanya harmonisasi pengaturan antara angkutan konvensional yang lebih mahal karena tidak disubsidi dengan angkutan berbasis online yang lebih murah karena disubsidi.
“Mestinya pemerintah daerah jangan cepat-cepat memberikan izin beroperasinya transportasi umum walaupun ongkosnya lebih murah. Antara angkutan umum konvensional dengan angkutan umum sistem baru harus diharmonisasikan lebih dulu agar yang satu tidak merugikan yang lain,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/3/2016).
Menurut mantan Menteri Kehakiman itu, kisruh yang terjadi di Jakarta tersebut mencoreng citra pemerintah pusat, yang seharusnya menjadi tanggung jawab gubernur DKI.
“Selain mengganggu aktivitas masyarakat secara keseluruhan, demo tersebut juga mencoreng pemerintah pusat,” lanjutnya.
Terkait dengan demo pengemudi angkutan, Yusril mengingatkan bahwa proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung juga bisa menjadi masalah serius bagi pemerintah.
Ia memaparkan bahwa proyek mercusuar Kementerian BUMN itu menyimpan banyak masalah, seperti tidak adanya adanya izin dari Kementerian Perhubungan, tidak adanya kajian Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), serta tidak urgen untuk kepentingan rakyat banyak.
“Yang tidak kalah fatalnya adalah dampak financial dari proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, mengakibatkan kita harus berutang ke China sebesar Rp 79 triliun, yang harus dibayar hingga anak cucu kita selama 60 tahun. Dan, jika proyek prestisius itu gagal, sama halnya Menteri BUMN menjebak Presiden Jokowi yang secara konstitusional sangat berbahaya,” papar Yusril.
Yusril menegaskan, seorang menteri juga tidak boleh mengabaikan suara publik dan memaksakan ambisi pribadinya dalam merancang sebuah proyek.
“Kalau ada menteri yang begini, yang kasihan presidennya menjadi sasaran tembak,” berbagai kalangan.
Yusril pun mengusulkan agar Menteri BUMN Rini Soemarno berbesar hati mengevaluasi proyek tersebut, kalau perlu membatalkannya.(ts)
