NBCIndonesia.com - Salah satu kelompok Relawan Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu, Projo angkat bicara soal perdebatan apakah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju melalui jalur independen atau parpol dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Menurut Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi, sebaiknya jangan ada pihak yang membenturkan parpol dan relawan. Sebab hal demikian, sangat tidak produktif bagi kemajuan demokrasi. Setiap partai politik punya ideologi, marwah, nilai, dan harga diri. Partai politik juga punya mekanisme internal yang mengatur anggota-anggotanya. "Atas kualitas itu semua maka Parpol punya peran dan fungsi untuk menjadi alat agregasi dan artikulasi politik warga bangsa," kata Budi, Selasa (8/3).
Dia mengatakan, demokrasi yang sehat memerlukan parpol yang sehat. "Jadi jangan benturkan Relawan dengan Parpol."
Dilanjutkannya, memang tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kepercayaan rakyat kepada parpol dalam posisi rendah. Berbagai penangkapan ratusan kepala daerah dan anggota DPR atau DPRD provinsi menurunkan kepercayaan rakyat pada parpol. Namun, harus diingat bahwa gerakan rakyat dan perubahan sosial di Indonesia sejak 1928, dan Kemerdekaan 1945, adalah wujud gerakan masif seluruh unsur rakyat dan pemuda. "Dan bukti terakhir adalah Pilpres 2014 lalu, dimana gerakan voluntarisme seluruh massa rakyat parpol dan relawan, melahirkan Pemerintahan Jokowi," kata dia.
Budi menyataka, pihaknya menghormati gerakan TEMAN AHOK yang sudah bekerja keras mengumpulkan lebih dari 700.000 KTP dukungan untuk Basuki untuk berlaga dalam Pilkada DKI 2017. Gerakan voluntarisme memang sedang berkembang pesat bahkan di negara-negara yang demokrasinya sudah maju seperti di Eropa dan Amerika. "Gerakan ini bagus untuk menumbuhkan partisipasi publik dan meningkatkan kontrol sosial. Bagus sekali bila warga negara makin peduli pada nasib bangsa dan lingkungan nya," kata Budi.
Belakangan, TEMAN AHOK memang memaksa agar PDIP segera memproklamirkan Basuki sebagai bakal cagub DKI Jakarta. Sementara PDI-P sendiri memiliki mekanisme internal dalam mengajukan calon kepala daerah, dan hal itu baru saja dimulai prosesnya oleh partai itu. (bs)
