NBCIndonesia.com - Tarif angkutan umum dinilai sulit untuk turun kendati harga bahan bakar minyak (BBM) turun dikarenakan regulasi yang sudah tidak sesuai dan beberapa faktor lain, kata pengamat transportasi Djoko Setijawarno.
"Jika masih dengan formula lama, kemudian dengan ditambah ketidakpedulian kepala daerah terhadap angkutan umum, kebijakan sepeda motor yang tidak diubah, maka jangan harap dengan turunnya harga BBM akan turunkan pula tarif angkutan umum," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (10/4/2016)
Dia menjelaskan penerapan tarif kendaraan umum didasarkan pada biaya operasi kendaraan (BOK) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 89 tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi, dan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. SK. 687/AJ.206/DRJD/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur.
Menurut Djoko, ketentuan tersebut sudah tidak bisa lagi diterapkan karena tidak mengakomodir kondisi terkini dan harus dilakukan revisi.
Djoko menyebut beberapa perhitungan yang belum dimasukan dalam BOK antara lain perhitungan kilometer kosong layanan kendaraan dari terminal ke pool, penetapan gaji awak bus sesuai dengan angka hidup layak dan sesuai dengan UMK daerah, menetapkan usi efektif kendaraan, dan komponen biaya pengelolaan berbadan hukum yang terdapat beban pajak. Dengan penghitungan BOK pada kondisi saat ini menghasilkan biaya yang lebih besar jika tarif angkutan umum diturunkan menyusul turunnya harga BBM.
Terlebih, kata Djoko, masyarakat saat ini masih lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang angkutan umum. Ia menyebut turunnya tarif tidak dapat menjamin peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Selain itu, menurut dia, saat ini hanya sedikit kepala daerah yang memperbaiki permasalahan transportasi umum di daerahnya masing-masing. Sebagian besar lainnya hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan.
"Transportasi umum yang layak cermin peradaban berbangsa. Negara-negara yang peduli dengan transportasi umum pasti negara-negara yang maju," kata dia. (ts)
