NBCIndonesia.com - Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban mendoakan supaya Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak dimakzulkan oleh DPRD DKI terkait kekukuhan dirinya melanjutkan proyek reklamasi.
“Pemaksaan Reklamasi yang jelas langgar beberapa UU, peluang impeachment terbuka. Semoga KIH dan KMP tidak tergoda bisikan impeachment,” ungkap Kaban di akun Twitter yang dipantau Kamis, 28/04/2016).
Kaban sekaligus mengingatkan supaya Ahok tidak menggunakan presiden Joko Widodo sebagai perisai pelanggaran yang dilakukanya.
“Gubernur DKI Ahok sebagai wakil pemerintah pusat tidak menjebak Presiden Jokowi terlibat kesalahan proses izin reklamasi pantai Jakarta. Gentle dong setiap keputusan ada resiko kalau salah melanggar UU, jangan ngumpet dibalik Presiden, itu nggak fair,” ungkap Kaban.
Politikus partai pendukung Yusril Ihza Mahendra untuk bertarung melawan ahok di Pilkada 2017 ini menyarankan supaya Presiden Jokowi membentuk tim independen untuk mengevaluasi reklamasi teluk Jakarta, yang kini tengah berlangsung.
“PerPres reklamasi patut ditunda agar tidak terkesan Presiden memaksakan kehendak yang salah,” katanya.
Kemarin Ahok bertemu Jokowi untuk meminta Keppres guna melanjutkan reklamasi. Menurut Ahok, polemik proyek reklamasi hanya dapat diselesaikan lewat Keputusan Presiden. "Karena satu-satunya cara untuk memperbaiki adalah Keppres," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/4/2016).
Sebelumnya, pada 18 April lalu rapat koordinasi membahas reklamasi Jakarta antara Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur Ahok, dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan memutuskan, menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Namun hingga kini, pengerjaan mega proyek reklamasi teluk Jakarta itu masih dilakukan oleh para pengembang. Menurut Ahok, pengembang masih bekerja sebab belum ada surat resmi penghentian yang dikeluarkan pemerintah pusat. (rn)
