NBCIndonesia.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon merasa heran dengan niat pemerintah menyelenggarakan acara "Simposium Nasional Tragedi 65" untuk membedah kembali sejarah pembantaian PKI.
Ia mengatakan acara simposium itu justru akan menimbulkan masalah baru. Peristiwa sejarah di tahun itu seharusnya sudah selesai dan tak perlu diungkit-ungkit kembali.
"Nah kalau sekarang diangkat-angkat, ini nyari kerjaan dari pemerintah. Apalagi ini dikaitkan nanti mau ada rencana kompensasi atau permintaan maaf, saya pikir ini justru akan menciptakan konflik horizontal," kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/04/2016).
Fadli menjelaskan proses rekonsiliasi kasus dugaan pelanggaran HAM bisa berjalan secara alamiah saja. Indonesia, kata dia, jangan mengkuti proses di negara lain yakni adanya truth justice and reconsilitation.
"Kita ini punya mekanisme sendiri dengan budaya kita musyawarah mufakat, pake adat kita. Tidak perlu dengan cara barat ada truth justice reconsilitation, langsung saja rekonsiliasi dengan cara-cara damai yang merupakan kearifan lokal," katanya. (rn)
