NBCIndonesia.com - Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban meminta Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak menjebak Presiden Jokowi untuk dijadikan tameng dalam kisruh regulasi terkait reklamasi.
“Gubernur DKI Ahok sebagai wakil pemerintah pusat tidak menjebak Presiden Jokowi terlibat kesalahan proses izin reklamasi pantai Jakarta. Gentle dong setiap keputusan ada resiko kalau salah melanggar UU, jangan ngumpet dibalik Presiden, itu nggak fair,” ungkap Kaban di akun Twitter yang dipantau Kamis, 28/04/2016).
Politikus partai pendukung Yusril Ihza Mahendra untuk bertarung melawan ahok di Pilkada 2017 ini menyarankan supaya Presiden Jokowi membentuk tim independen untuk mengevaluasi reklamasi teluk Jakarta, yang kini tengah berlangsung.
“PerPres reklamasi patut ditunda agar tidak terkesan Presiden memaksakan kehendak yang salah,” katanya.
Kemarin Ahok bertemu Jokowi untuk meminta Keppres guna melanjutkan reklamasi. Menurut Ahok, polemik proyek reklamasi hanya dapat diselesaikan lewat Keputusan Presiden. "Karena satu-satunya cara untuk memperbaiki adalah Keppres," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/4/2016).
Sebelumnya, pada 18 April lalu rapat koordinasi membahas reklamasi Jakarta antara Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur Ahok, dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan memutuskan, menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Ahok mengatakan, menyetujui keputusan tersebut. Meski dihentikan sementara, kata dia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah DKI Jakarta setuju jika tak ada yang salah dengan pelaksanaan reklamasi.
Namun hingga kini, pengerjaan mega proyek reklamasi teluk Jakarta itu masih dilakukan oleh para pengembang. Menurut Ahok, pengembang masih bekerja sebab belum ada surat resmi penghentian yang dikeluarkan pemerintah pusat. (rn)
