Tertangkaptangannya beberapa Jaksa oleh KPK dalam dugaan transaksi kasus menunjukkan bahwa reformasi dan revolusi mental di jajaran korps Adhyaksa itu tak berjalan. Justru yang ada sekarang adalah kecenderungan terus mendarah dagingnya watak kejahatan dalam diri oknum-oknum aparatnya.
Ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Harusnya para Jaksa jalankan tugas berantas korupsi melalui instrumennya di berbagai daerah, bukan menjadi pihak yang harus diawasi oleh KPK. Semestinya antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian berbagi tugas. Dan khususnya KPK tidak memperberat tugas menangkapi aparat kejaksaan yang korup atau transaksikan kasus.
Kenyataan seperti itu, harus jujur diakui, sebagai kegagalan pimpinan Kejaksaan (Jagung) dalam membina dan mengefektifkan tugas aparaturnya dalam berantas korupsi. Kegagalan Jagung ini sekaligus bagian dari kelemahan Presiden Jokowi, karena pembantunya nyata-nyata tak patuhi misi revolusi mental. Bahkan, boleh dikatakan, boro-boro memperbaiki citra, yang justru terjadi adalah penghancuran citra Kejaksaan, termasuk menjadikan citra pemerintahan Jokowi buruk wajah.
Pertanyaannya apakah akan tetap membiarkan citra korps Adhyaksa buruk yang turut berimbas pada Presiden Jokowi? Tentu tergantung Presiden. Tapi rasa-rasanyanya sudah keterlaluan kalau terus membiarkan pembantunya yang terus membiarkan bawahannya bukan saja tak jalankan tugas pokoknya melainkan juga membiarkan mereka korup.
Memang posisi sekarang ini bersumber dari parpol yang mungkin saja Presiden Jokowi enggan untuk menggantinya. Tapi rasa-rasanyanya juga pihak parpol asal Jagung itu pasti bukan saja merasa malu melainkan juga rugi secara politik. Karena kasus-kasus korupsi selama ini yang melibatkan aparat Adiyaksa juga sudah turut merusak citra parpol asal Jagung.
Maka, jika Presiden Jokowi benar-benar mau membenahi Kejaksaan maka sudah saatnya untuk menggantinya dengan figur-figur yang bersih dan bisa lakukan revolusi mental di intern korps Adyaksa itu. Mungkin akan lebih tepat bila posisi Jagung dari kalangan profesional berwatak aktivis dari luar Kejaksaan. (ts)
