NBCIndonesia.com - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Riza Hariadi mengkritik sikap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang ngotot lanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Bahkan Ahok juga menantang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta DPR RI Komisi IV untuk membuat Undang-Undang baru jika ingin hentikan reklamasi Teluk Jakarta.
Menurut dia, sikap Ahok tidak mencerminkan ‘good governance’. Padahal sebagai seorang kepala daerah, Ahok merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. “Sehingga keputusan pemerintah pusat seyogyanya menjadi rujukan daerah dalam rangka membuat kebijakan,” ujar dia kepada Aktual.com, Kamis (14/4).
Terkait tantangan Ahok agar KKP dan DPR membuat UU baru, menurut Riza hal itu juga tidak perlu. Mengingat keputusan tersebut diambil antara eksekutif (KKP) dan legislatif (DPR RI). “Artinya ada titik temu di tingkat pusat. Jadi tidak perlu juga kalau harus dituangkan dalam Undang-Undang baru,” beber dia.
Reza pun mempertanyakan bungkamnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait persoalan ini. Sebab Kemendagri harusnya segera mengambil sikap tegas merespon langkah Ahok.
Mengingat kementerian yang dinakhodai politikus PDI-P, Tjahjo Kumolo ini salah satu tugasnya adalah sebagai perwakilan pemerintah yang berhubungan dengan daerah. “Misalnya, pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar alumnus Universitas Diponegoro itu. (akt)
