NBCIndonesia.com - Salah satu syarat menjadi gubernur di Papua adalah harus beragama kristen dan merupakan warga asli Papua dan pemeluk agama lainya termasuk Islam juga tidak protes atau keberatan, semua menghargai dan menghormati pemeluk agama mayoritas di Papua, pernyataan ini disampaikan oleh netizen bernama Azzam Mujahid Izzulhaq melalui akun Facebook pribadinya.
“Ketika pemilihan kepala daerah di Papua, secara tidak tertulis disepakati bahwa untuk calon kepala daerah mestilah beragama Nasrani dan putera daerah. Kami yg muslim dan pendatang lapang dada saja. Tidak menyebutnya fanatisme berlebihan terhadap agama dan pelanggaran SARA. Kami mnyebutnya toleransi dan kearifan lokal,” tulis Azzam diakun Facebooknya, kamis (31/3/2016).
Kondisi harmonisasi Papua yang menghargai kulturnya kemudian dibandingkan dengan kondisi Jakarta, ketika pemeluk agama mayoritas mengharapkan memiliki Gubernur yang memiliki keyakinan yang sama langsung dicap sebagai pelanggaran SARA.
“Namun sangat berbeda dengan di ibukota. Ketika suku dan penganut agama mayoritas menginginkan kepala daerahnya adalah setidaknya muslim walau bukan putera daerah, kenapa harus melabelkan fanatik berlebihan terhadap agama dan menyebut-nyebut bahwa keinginan tersebut adalah pelanggaran SARA? Kemana istilah toleransi dan kearifan lokal di ibukota?” tanya Azzam.
Mengakhiri tulisanya, Azzam menyindir warga minoritas di Jakarta, “Ataukah memang benar bahwa di Papua ternyata sudah lebih maju pola berpikir masyarakatnya dibandingkan di ibukota? Ataukah mungkin lebih baik ibukota Republik Indonesia dipindah saja ke Provinsi Papua?“. (im)
