NBCIndonesia.com - Rustam Effendi mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Alasannya, dia sakit hati dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena dianggap bersekongkol dengan Yusril Izha Mahendra.
Tapi, belakangan beredar kabar. Mundurnya, Rustam adalah salah satu cara untuk menghindar dari jerat hukum. Sebab, dia tidak ingin ditumbalkan oleh Ahok.
Rustam diyakini mengetahui rencana penertiban kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Dia tahu, warga memiliki kekebalan hukum dalam bentuk legalitas dokumen hak menduduki tanah. Apalagi, warga dibekingi langsung pengacara senior sekaliber Yusril.
"Karena memang Rustam tidak mau terbebani dengan gugatan Yusril ketika mengeluarkan SP 1 di Luar Batang," ujar Sekertaris Komisi Pemerintahan DPRD DKI, Syarif saat dihubungi, Jumat (06/05/2016).
Kata Syarif, langkah Rustam mundur sudah tepat. Sebab, bila tidak mundur, Rustam akan jadi tumbal Ahok.
Lebih lanjut, Syarif menambahkan, Ahok tidak memiliki keberanian mengeluarkan langsung surat perintah (SP) sosialiasisasi penggusuran. Ahok akhirnya sengaja menumbalkan anak buahnya.
"Makanya yang keluarin SP 1 Gubernur dong, kan selama ini Lurah, Camat, dan Walikota terus. Nah yang ditunggu Yusril yang keluarin SP 1 Gubernur, bukan bawahannya," ungkap Syarif.
Padahal, menurutnya, Rustam memiliki cara-cara elegan dan strategi yang baik ketika hendak melakukan eksekusi penggusuran selama menjabat Wali Kota di Utara Jakarta.
Contohnya, sosialisasi penggusuran yang dilakukan Rustam sebelum mengeksekusi kawasan Kalijodo.
"Saat itu Rustam mencoba menyosialisasikan penertiban, tapi Gubernur bilang, mau saya kan langsung SP 1 bukan bikin sosialisasi ditempel-tempel. Makanya saya berpendapat kalau saja SP 1 ini dibuat sama Gubernur Rustam lega. Saya punya feeling kuat di situ," ungkap Syarif. (rn)
