Nusanews.com - Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK buruh besar-besaran, dan sekarang adanya rencana pemecatan 1 juta PNS dengan alasan efisiensi anggaran, membuktikan pemerintahan saat ini sebagai antek neolib dan kapitalis.
"Akhirnya terbuka sudah kedok Jokowi sebagai antek neolib dan kapitalis," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, Selasa (31/5).
Disisi lain pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo justru menjadikan Indonesia sebagai surga bagi buruh asing. Hal ini sangat jelas dengan persetujuan pemerintah Indonesia dengan para investor dari China, yang memperbolehkan investasi China dengan memperkerjakan buruh dari China, mulai dari buruh unskill hingga advance buruh.
Menurut Arief, kebijakan Joko Widodo yang menyebabkan PHK buruh di sektor industri dan pangan dilakukan dengan membuka kran impor produk manufacturing tanpa mengunakan label SNI yang jauh lebih murah karena negara asal barang impor di Indonesia melakukan dumping dengan membebaskan pajak ekspor dan pajak pertambahan nilai serta dukungan Kredit eksport dari negara yang melakukan ekspor ke Indonesia.
Konyolnya lagi, janji Joko Widodo saat kampanye Pilpres akan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun hanyalah tinggal janji, jauh panggang dari api.
Mulai 2017 hingga 2019 pemerintahan Joko Widodo akan melakukan pemecatan hingga 1 juta PNS yang katanya akan diberikan pesangon. Hal ini dikuatkan dengan rencana pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi, yang dalam waktu dekat akan memecat 1 juta PNS.
Hal itu dilakukan untuk mengatasi masalah tenaga honorer K2 yang belum diangkat sebagai Calon PNS oleh pemerintah secara bertahap mulai 2016 sampai 2019. Padahal pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi PNS pernah dijanjikan oleh Joko Widodo ketika kampanye. Janji itu tertuang dalam Piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantara yang ditandatangani pada 5 Juli 2014 di atas materai Rp 6000.
"Lah kok sekarang justru akan melakukan pemecatan PNS dipastikan di akhir masa jabatan Joko Widodo-JK akan menghasilkan ledakan pengangguran dan penambahan jutaan orang miskin di Indonesia," kata Arief.
Dan 10 juta lapangan kerja baru yang dijanjikan, ternyata hingga hampir 2 tahun belum ada lapangan kerja baru itu bagi rakyat, yang ada justru PHK besar-besaran akibat lesunta ekonomi, deflasi yang mengarah pada depresi ekonomi akibat salah urus kebijakan ekonominya oleh pemerintah Joko Widodo.
Dan telah terjadi tren PHK menimpa berbagai sektor usaha, mulai dari industri minyak dan gas bumi, otomotif, elektronik, hingga perbankan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 48.843 pegawai mengalami PHK sepanjang tahun 2015 lalu. Sedangkan sejak awal tahun ini hingga 17 Februari, terjadi 11.564 kasus PHK menurut catatan BPS.
Aneh, akibat terbukanya delapan jenis pekerjaan bagi WNA yang akan membebani neraca jasa dan pendapatan yang kerap defisit. Profesi tersebut, yakni insinyur, arsitek, akuntan, dokter gigi, praktisi medis, perawat, tenaga pariwisata, dan tenaga survei.
Selama Januari tahun ini saja, sekitar 25 ribu warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia secara legal untuk bekerja di berbagai sektor usaha (Sumber BPS) sehingga dalam setahun TKA legal bisa mencapai 300 ribu TKA yang bekerja di Indonesia. Dan yang masuk dengan cara ilegal tidak berhitung jumlahnya mereka masuk dengan cara sebagai wisatawan mancanegara (wisman). Selama Januari lalu mencapai 814.303 orang.
Jadi, tegas Arief, benar sudah Joko Widodo lebih pro buruh asing dan lebih senang mem-PHK PNS dan buruh Indonesia. Karena itu, Partai Gerindra akan menolak usulan pemerintah untuk mem-PHK 1 juta PNS, dan mendesak pemerintah untuk mencegah membanjirnya buruh asing ke Indonesia dengan melarang investasi asing yang dibarengi memperkerjakan tenaga kerja asing unskill agar tidak terjadi ledakan pengangguran bagi Buruh Indonesia.
"Partai Gerindra juga mengajak para PNS di seluruh Indonesia untuk turun ke jalan, dan melakukan mogok turun ke jalan untuk menolak PHK massal 1 juta PNS oleh pemerintah," tukasnya. (rmol)
