NBCIndonesia.com - Temuan adanya eksploitasi anak membuat sistem pembatasan kendaraan 3 in 1 dihapus Pemprov DKI. Sebelum benar-benar dihapus, sudah diujicoba selama tiga pekan tanpa 3 in 1. Hasilnya macet makin menggila. Atas dasar perlindungan anak, Pemprov DKI memilih mengabaikan hasil ujicoba dan bersikukuh menghapus 3 in 1.
Penghapusan 3 in 1 sudah diberlakukan sejak Senin kemarin. Meski banyak sekali suara kontra atas keputusan tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menilai langkahnya positif.
"Intinya pasti satu yang berhasil, kita tidak melihat lagi orang yang dieksploitasi. Anak-anak dikasih obat tidur, ya kan? Kita ini ada nilainya loh jadi orang Jakarta. Jadi saya kira sudah tepat kita cabut 3 in 1," kata Ahok, kemarin.
Ahok berdalih, penghapusan ini akan digantikan dengan menerapkan sistem jalan berbayar Electronic Road Pricing (ERP). Padahal, seperti diketahui ERP sendiri sudah lama digagas tapi tak kunjung diterapkan karena belum ada payung hukumnya.
Sambil menuju ke pemberlakuan ERP, Ahok kembali mewacanakan sistem ganjil genap untuk mengantisipasi kemacetan Jakarta yang kian parah. Wacana ini akan dikoordinasikan dengan Ditlantas Polda Metro Jaya. Diyakininya, sistem ini tak akan sulit diawasi.
"Enggak susah juga. Kan ada kamera. Ada CCTV begitu banyak? Kamu berani enggak pake pelat palsu? Terus masuk wilayah itu kamu pasti terjebak macet di lampu merah. Begitu lampu merah petugas akan datang memeriksa secara random STNK anda begitu ketangkap kamu ini kriminal loh pidana loh," katanya di SD Santa Maria, Jakarta Pusat, Senin (16/5).
Saat sistem ganjil genap diterapkan tentunya razia gabungan dari polisi dan Dishub akan digencarkan di lampu merah. Sehingga penertiban dapat berlangsung dengan cepat dan efektif.
"Kalau mau jalankan ganjil genap boleh tapi tiap kali lampu merah kamu harus berani langsung 20-50 orang ketok pintu yang terjebak cek STNK begitu ada palsu pidana mobil ditahan sekali saja kamu ngerjain gitu kamu pasti ciut nyalinya," terang mantan Bupati Belitung Timur ini.
Ahok memperkirakan sistem ini akan lebih efektif membatasi volume kendaraan dibandingkan 3 in 1. "Percaya enggak ini lebih gampang daripada 3 in 1, ganjil genap orang mau malsuin pasti mikir," tutupnya.
Meski siap berkoordinasi, agaknya Polda Metro kurang sreg dengan sistem tersebut karena tak optimal kurangi macet.
"Belum, belum mengurangi kemacetan (sistem ganjil genap). Harus seimbang pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan kendaraan. Harusnya idealnya ada keseimbangan," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto.
Menurut Budiyanto, ada opsi atau pilihan lain yang bisa digunakan sebetulnya selain sistem ganjil genap tersebut.
"Contohnya adalah dengan menggunakan sistem ERP atau pelarangan kendaraan bermotor. Namun masih dalam waktu lama baru dapat diterapkan," ucapnya.
Bicara soal ganjil genap, wacana ini pernah dikemukakan di era Gubernur DKI, Joko Widodo. Kala itu, wacana ini muncul karena melihat masa depan sistem ERP yang tak pasti. Mulanya, sistem ini akan diterapkan Juni 2013. Bahkan, pihak Ditlantas sudah membuat loket pengajuan penukaran pelat.
Namun, proyek itu batal. Ahok yang kala itu menjabat wakil gubernur malah mewacanakan penerapan stiker tanda masuk atau pass hologram. Tujuannya adalah untuk mencegah mobil-mobil dari luar masuk ke Jakarta tanpa tujuan jelas.
"Jadi kalau tidak ada stiker tanda masuk maka tidak bisa masuk ke Jakarta. Kalau ada baru boleh masuk. Tapi ini bukan stiker ganjil genap ya. Nggak ada stiker akan kita tangkap. Kita buat peraturan mudah," ujar Ahok.
Saat itu Ahok mengancam, kalau ada pemilik kendaraan yang mencoba memalsukan stiker tanda masuk tersebut maka akan dikenakan sanksi. Sanksinya dengan menilang kendaraan yang tidak berstiker.
Untuk mengantisipasi palsunya stiker, maka petugas Dinas Perhubungan (Dishub) akan melakukan pemindaian terhadap keaslian stiker tersebut dengan teliti.
Sayang, wacana itu juga lagi-lagi batal. Alasannya, Ahok tetap sreg pada penerapan ERP yang mendatangkan keuntungan buat Jakarta.
"Ini kalau ngomong jujur, intinya memang yang paling ideal itu kan ERP. Tapi ya kita coba dulu kan yang genap ganjil itu. Kalau gagal kan ya kita batalin tidak masalah," tegas Ahok.
"Maunya ERP, dapat duit cegah mobil juga kan," sambung dia.
Lantas apakah kali ini niatan menerapkan ganjil genap berhasil diwujudkan. Atau lagi-lagi hanya tinggal wacana, sementara kemacetan terus hantui jalanan ibu kota. (mdk)
