Nusanews.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan untuk menyosialisasikan kebijakan atau program-program pemerintah daerah akan efektif melalui sosok tokoh agama, tokoh masyarakat atau bahkan dukun sekalipun.
Dalam diskusi peluncuran aplikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), di Semarang, Senin (30/5/2016) malam, Ganjar menuturkan hal tersebut masih efektif dilakukan karena kultur masyarakat yang masih kental di daerah-daerah.
"Ini butuh 'spokeperson' seperti ulama, kiai, nyai, lurah, kepala desa, guru yang bisa mengkomunikasikan dengan baik. Dukun juga bisa," kata Ganjar.
Dia menambahkan, sosok seseorang yang ditokohkan, dituakan, pemimpin masyarakat setempat akan lebih didengarkan ketimbang hanya sebatas sosialisasi dari pemerintah daerah semata.
Ganjar menyebutkan, dukun masih dapat menyampaikan informasi yang akan dijalankan oleh seseorang saat mendatanginya, karena dinilai sebagai orang yang bisa dipercaya.
Ia menyebut dukun karena menilai masih adanya praktik tersebut di sejumlah daerah. Ganjar mengaitkan cara penyampaian komunikasi publik tersebut dengan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di perdesaan terhadap sanitasi yang layak serta tidak membuang air besar sembarangan.
Ia berharap sosok seperti ulama dan kiai dapat menyampaikan pentingnya sanitasi demi menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit.
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, banyak penyakit berat yang diderita oleh warga disebabkan perilaku tidak sehat masyarakat, di samping juga faktor lain mulai dari makanan hingga penyakit komplikasi.
Data STBM hingga 2015 menyebutkan sebanyak 62 juta atau 53 persen penduduk perdesaan di Indonesia belum memiliki akses sanitasi yang layak. Sedangkan 34 juta penduduk di antaranya masih melakukan buang air besar sembarangan.
Pemerintah menargetkan 100 persen akses air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen stop buang air besar sembarangan yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Target tersebut dinilai dapat terlaksana dengan menggerakkan para kepala daerah untuk berinovasi, mengeluarkan kebijakan yang mendukung Program STBM, dan mengalokasikan anggaran di sektor kesehatan sanitasi. (rn)
