Nusanews.com - China akhirnya merespons penangkapan 8 nelayannya oleh TNI AL dalam kasus pencurian ikan di laut Natuna. Alih-alih minta maaf, negeri Tirai Bambu itu justru melayangkan protes keras kepada Indonesia. Pemerintah disarankan tak gentar. Urusan hak berdaulat, kita tak boleh mundur sejengkal pun.
Protes ini disampaikan Jubir Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying di Beijing, kemarin. Kata dia, China dan Indonesia punya sudut pandang berbeda terkait wilayah perairan di mana insiden terjadi. Lokasi penangkapan nelayan China, kata mereka, bukan perairan Indonesia. "Kami telah menunjukkan sikap tegas terhadap Indonesia mengenai persoalan ini," kata Chunying, seperti dikutip Reuters, kemarin.
Seperti diketahui, Jumat (27/5) lalu, KRI Oswald Siahaan-354 AL yang tengah berpatroli di Natuna, menemukan kapal nelayan China Gui Bei Yu 27088 tengah melakukan penangkapan ikan. Kapal TNI AL itu pun mengejar dan memberikan peringatan sesuai prosedur yakni, kontak radio, pengeras suara, dan memberi tembakan peringatan ke udara, serta kanan dan kiri haluan. Tapi semua peringatan itu tidak dipedulikan. Malah kapal nelayan China itu melakukan gerakan zig-zag. Baru setelah memberi tembakan ke anjungan, kapal nelayan itu menyerah. Delapan ABK yang ada akhirnya ditangkap.
Dari hasil pemeriksaan, kapal nelayan itu diduga melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Kapal itu membawa muatan ikan segar yang identik dengan ikan yang ada di Perairan Natuna.
Protes seperti ini bukan yang pertama dilayangkan China. Maret lalu, China juga pernah melayangkan protes saat kapal nelayan China Kway Fey 10078 hendak ditangkap saat mencuri ikan Perairan Natuna. Namun saat proses penangkapan, ada kapal coast guard China yang menabrak kapal nelayan tersebut, diduga untuk mencegah agar kapal ditenggelamkan.
Bagaimana respons pemerintah? Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di Kompleks Istana, kemarin, mengatakan belum menerima protes dari China tersebut. Dia menegaskan penangkapan kapal ikan Chian tersebut sebagai langkah penegakan hukum di wilayah ZEE.
Sementara, Jubir Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir meyatakan pihaknya sudah menyampaikan pemberitahuan kepada Kedubes China di Jakarta soal penangkapan 8 ABK China tersebut.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan tak akan surut dalam menangkap pelaku ilegal fishing. Sekali pun maling ikan berasal dari negara adidaya seperti Amerika Serikat. "Siapa saja yang mencuri di perairan Indonesia pasti kami tangkap. Kalau melanggar, melakukan pencurian di ZEE, kami pasti akan tangkap," tegasnya.
Pengamat Hukum Internasional dari UI Prof Hikmahanto Juwana menyatakan, pemerintah tak boleh gentar dengan gertakan China. Dalam kasus ini, Indonesia malah seharusnya melawan balik dengan melayangkan protes keras ke China. Pertama, karena nelayan China sudah memasuki wilayah perairan Indonesia. Kedua, atas dasar apa kemudian China mengaku wilayah Indonesia bagian dari wilayahnya. Apalagi selalu ada kapal jaga China yang selalu mengintai di wilayah tersebut. "Kita tidak boleh terpengaruh. Hak berdaulat tidak boleh mundur sejengkal pun," kata Hikmahanto kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Dia bilang, ketegangan ini mungkin akan berpengaruh dalam hubungan ekonomi antara kedua negara. Namun, dia bilang, Indonesia harus menunjukkan kepada China bahwa pelanggaran kedaulatan urusan yang serius.
Senada disampailan pengamat Hukum Internasional dari Unpad DR Teuku Rezasyah. Dia bilang, Indonesia harus melawan gertakan ini. Caranya, menunjukkan bagaimana insiden tersebut yang sebenarnya. Bagaimana TNI melakukan prosedur penangkapan mulai dari memberi peringatan sampai penangkapan. Kedua, proses hukum 8 ABK tersebut tidak boleh berhenti.
"Ini bisa mengajarkan keapda China agar jangan mempermainkan kedaulatan negara lain," kata Reza, tadi malam. (rm)
