Nusanews.com - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Herman Khaeron, memuji kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang berhasil memberantas illegal fishing di Indonesia. Sayangnya, kinerja positif tersebut tidak dibarengi dengan kesejahteraan nelayan.
Herman selanjutnya meminta agar rencana pemotongan dan penghematan anggaran yang diusulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam APBN-P 2016 sebesar Rp 2,89 triliun, tidak mempengaruhi komitmen KKP dalam memberi kesejahteraan kepada nelayan.
"Penindakan ilegal fishing bagus, tapi efektivitas kesejahteraan nelayan ini masih kurang. Sehingga pengurangan anggaran ini diharapkan tidak ada pengaruh pada kinerja yang KKP yang bisa mensejahterakan nelayan," ujar Herman dalam rapat kerja di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6).
Herman berharap, pemangkasan anggaran ini tidak bersinggungan langsung dengan program prioritas yang dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, terutama nelayan.
"Artinya program yang dijalankan nanti melalui APBN-P ini tidak ada perubahan ekstrem di mana tujuannya membuat kepercayaan rakyat dengan program langsung pada rakyat," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan rapat dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) membahas APBN Perubahan tahun 2016. Dalam pembahasan tersebut, Menteri KKP, Susi Pudjiastuti mengusulkan pengurangan anggaran KKP sebesar Rp 2,89 triliun.
"Pagu awal kita Rp 13,8 triliun dan karena ada penghematan kami usulkan sebesar Rp 2,89 triliun, selanjut ada penyesuaian PHLN Rp 98,7 miliar dan reward Rp 159 miliar. Sehingga pagu kami saat ini menjadi Rp 11,86 triliun," ujar Susi di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6).
Hal ini sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang langkah penghematan dan pemotongan belanja kementerian lembaga (K/L) dan Surat Menteri Keuangan tentang penghematan dan pemotongan belanja K/L tentang perubahan alokasi belanja K/L RAPBNP 2016. Rencana tersebut, kata Susi, sudah dipertimbangkan sejak Februari 2016. (mdk)
