Nusanews.com - Guru Besar ilmu sosial dan politik Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf menuding adanya permainan uang di balik mega proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Permainan ini seharusnya jadi semangat utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menguak kasus reklamasi.
“Ini pasti ada apa-apanya, ada permainan uang, kebijakan. Itu pasti ada. KPK perlu kita dorong. Kan sudah ada orang di DPRD, dan pengusaha, orang di Pemda, sudah mulai diungkap. Iya itulah kita memerlukan waktu, ujung tombaknya KPK,” kata Rauf, saat dihubungi Aktual.com, Jumat (24/6).
Mega proyek reklamasi tak hanya menguji supremasi hukum di tanah air. Diakui Rauf, keberpihakan negara terhadap rakyat juga jadi pertaruhan.
“Ini bukan soal kecil, ini nasib rakyat Jakarta. Jakarta itu kan cerminannya Indonesia,” ketusnya.
KPK, selaku lembaga yang tengah mengusut kasus suap proyek reklamasi, tak boleh terpengaruh oleh intervensi penguasa yang mengambil ‘keuntungan’ dari proyek tersebut. Jangan sampai nantinya, KPK justru dicap sebagai ‘antek penguasa’.
“Melihat hebatnya perkara itu, KPK itu kan dipantau terus gitu. Saya selaku rakyat biasa, mengharapkan KPK. Kalau nanti ada gejala seperti itu (KPK jadi antek penguasa), kita cambuk, biar KPK bergerak,” tutupnya.
Seperti diketahui, kasus yang disebut pimpinan KPK sebagai grand corruption ini baru menjerat tiga tersangka. Ketiganya, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan satu pegawai Agung Podomoro Trinanda Prihantoro serta mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.
Namun hingga kini belum ada gelagat dari KPK untuk menjerat pihak lain, termasuk dari Pemerintah Provinsi DKI. Meski sebelumnya, lembaga antirasuah mengaku tengah menelusuri dugaan keterlibatan anggota DPRD DKI lain, bahkan ke arah Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (akt)
