Nusanews.com - Politisi senior Rachmawati Soekarnoputri memertanyakan sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang hanya diam menanggapi kritikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Padahal Jokowi adalah pesuruh partainya yang menjadi penguasa," katanya kepada redaksi di Jakarta, Minggu (12/6).
Menurut Mbak Rachma, begitu dia disapa, kritik SBY yang juga ketua umum Partai Demokrat menunjukkan kebangkrutan rezim penguasa yang dimotori PDIP saat ini. Utamanya aspek sosial ekonomi, penegakan hukum, kesenjangan sosial makin lebar, penumpukan utang, dekadensi moral, pemberantasan korupsi yang mati suri, hingga makin maraknya mafia peradilan.
"Aparat penegak hukum seperti TNI-Polri hanya jadi alat penguasa. Parpol menjadi alat tujuan mendapat kekuasaan jabatan dan uang, dan parlemen menjadi stempel penguasa," beber mantan Dewan Pertimbangan Presiden tersebut.
Mbak Rachma mengkritisi rezim Jokowi yang selama ini dikenal gemar memakai simbol-simbol Soekarno hanya menjadi boomerang bagi ajaran-ajaran Sang Proklamator sendiri.
"Megawati, siapapun dia harus bertanggung jawab atas kerusakan semua ini. Dan stop menjual Soekarno jika hanya untuk mendemolish ajarannya," tegas Mbak Rchma yang juga pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS).
Diketahui, pada Jumat (10/6) lalu, Presiden RI keenam SBY mencatatkan tujuh kritik terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. SBY mengatakan dalam catatannya, masih ada tujuh hal yang harus dibenahi oleh pemerintah agar tak membawa implikasi buruk bagi masa depan bangsa.
Antara lain, dalam situasi ekonomi ada permasalahan mengenai lemahnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini harus menjadi prioritas pemerintah dalam memperbaiki ekonomi ke depan.
Menurut SBY, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi global. Juga bisa digenjot dari adanya daya beli masyarakat yang baik. Di samping lemahnya daya beli, meskipun angka pengangguran berkurang, mencari lapangan pekerjaan juga tidak mudah ketika perusahaan-perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tidak membuka lapangan kerja baru.
Selain itu, SBY melihat persoalan lonjakan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu alasan mengapa daya beli masyarakat menjadi menurun. SBY menilai, harusnya pemerintah bisa mensiasati hal ini. Khusus mengait kenaikan sejumlah komoditas pangan di bulan Ramadhan, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang proaktif. (rmol)
