Nusanews.com - Fraksi Gerindra di DPR kembali menunjukkan sikap garangnya. Anak buah Prabowo Subianto di Senayan itu menuding semua paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden Jokowi mubazir. Bukti yang mereka gunakan adalah pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun ini yang hanya 4,92 persen.
Sejak awal memerintah, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan 12 paket kebijakan. Mulai dari memudahkan investasi, menurunkan suku bunga, sampai menurunkan harga BBM dan memberi diskon tarif listrik. Dalam beberapa waktu ke depan, Presiden Jokowi juga akan mengeluarkan paket kebijakan ke-13.
Anggota Fraksi Gerindra di Komisi XI DPR Heri Gunawan menyebut, penerbitan paket kebijakan itu percuma. Katanya, banyak indikator yang membuktikan paket kebijakan tak berjalan efektif. Di antaranya, investasi di sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan kelautan sangat lemah.
"Sampai saat ini, belum kelihatan relevansi ke-12 paket kebijakan itu pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Hingga kini, sektor tersebut hanya menyumbang 15,4 persen dari PDB," cetusnya.
Gembar-gembor pemberian modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), kata Heri, juga tidak berjalan baik. Sebab, KUR masih terpusat di Jawa. Petani di daerah tetap saja sulit mendapatkan modal.
"Belum lagi kredit bagi petani, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional, dan pedagang kecil lainnya. Ini semua harus dievaluasi dengan sungguh-sungguh," cetusnya.
Di matanya, ke-12 paket ekonomi masih jauh dari semangat ekonomi kerakyatan. Buktinya, berdasarkan laporan Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati 20 persen masyarakat terkaya. Sedangkan, 80 persen penduduk atau lebih dari 205 juta jiwa masih tertinggal.
Heri juga menilai sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan Jokowi memble. "Mendeknya 12 paket kebijakan itu karena tidak ditopang SDM yang tepat di bawah kepemimpinan yang kuat," sindirnya.
Tidak cukup di situ, Heri juga menuding paradigna kebijakan yang dikeluarkan Jokowi melenceng dari Pancasila. Sebab, semua paket kebijakan itu hanya menguntungkan kalangan atas.
"Jangan harap ke-12 paket itu bisa berhasil mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia hingga ke akar rumput selama kebijakan itu hanya melayani kelompok atas. Sedangkan, akar rumput dibiarkan berjuang sendiri," cetusnya.
Anggota Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam mengiyakan pernyataan Heri. Menurutnya, semua paket kebijakan Jokowi belum berjalan maksimal. Buktinya, sampai dengan sekarang indeks tendensi bisnis belum membaik. Pertumbuhan ekonomi juga masih jauh dari APBN 2016 sebesar 5,3 persen. Selain itu, penerimaan negara dari pajak juga merosot. (rm)
