Nusanews.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan menyebut potensi pajak Indonesia yang belum dibayarkan mencapai ribuan triliun rupiah. Luhut mengatakan, data tersebut berdasarkan catatan yang dimiliki Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Data yang kami dapat, data dari PPATK masih ribuan triliun yang belum bayar pajak. Dengan berbasis IT, jadi tidak sulit lagi mencari yang belum bayar pajak," kata Luhut dalam penyerahan laporan hasil keuangan di Pusdiklat BPK, Jakarta, Kamis (2/6).
Menurut Luhut, saat ini rasio pajak Indonesia hanya 11 persen, dan jika dibandingkan negara Asia lain angka ini masih sangat rendah.
"Di negara lain sudah mencapai 14-16 persen. Selain TNI dan Polri, jumlah pembayar pajak kita baru sebanyak 1 juta (pembayar pajak)," kata dia.
Luhut berjanji akan terus menggenjot penerimaan pajak, kalau satunya melalui program e-KTP dan tax amnesty atau pengampunan pajak. Selain itu, pada tahun 2018 mendatang seluruh akun pejabat atau mantan pejabat pembayar pajak bisa dilihat publik.
"Di tahun 2018 akan ada perjanjian internasional, seluruh akun pejabat atau bekas pejabat bisa dibuka, dilihat. Apakah dana ini legal, dana teroris, narkoba, atau yang lainnya," tandasnya. (mdk)
