Nusanews.com - Pemerintah tampak tak berdaya ketika segala upayanya mengatasi kesetabilan harga pangan jelang Ramadan selalu kandas di tengah jalan. Pada nyatanya harga sembilan kebuthan pokok (Sembako) terus menjulang, salah satu yang paling mencengangkan adalah harga daging sapi yang terus menjulang.
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Ismed Hasan Putro menjelaskan, setidaknya ada empat kerangka masalah yang menyebabkan kenaikan harga sembako menjadi rutin dan sulit terpecahkan. Yang pertama, Ismed berpendapat bahwa desain pangan di Indonesia masih konvensional dan belum dirancang secara modern.
Kedua, proses produksi distribusi yang masih menggunakan pendekatan feodalistik. Selain itu, kata Ismed, infrastruktur pangan masih mengagungkan sisa order baru. Serta, pembuat regulasi yang masih terperangkap pada kepentingan pemburu rente dan mafia pangan.
"Ini yang menyebabkan problem pangan di Indonesia 30 tahun belum terselesaikan. Akibatnya masyarakat masih tersulitkan oleh permainan mafia pangan," kata Ismed pada diskusi akhir pekan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/6/2016).
Dia menilai, hal tersebut akan terus terjadi apabila political will pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga pangan masih setengah hati. Pemerintah, kata dia, masih belum bisa berkonsolidasi secara efektif dengan pihak-pihak terkait.
"Kasihan Pak Jokowi. Masih banyak tangan-tangan jahil memanfaatkan komitmen yang baik untuk pemburu rente," ujarnya.
Karena itu, pemerintah perlu memberdayakan otonomi daerah sebagai basis pangan. Lebih jauh Ismed menuturkan, perlunya dibentuk badan pangan serta BUMN holding pangan. Serta, DPR senantiasa menjalankan fungsi pengawasannya dalam hal membatasi stok pangan untuk diimpor.
"Stuasi ini tidak bisa dibiarkan oleh DPR. Sebagai pembuat undang-undang, saatnya mendesak pemerintah membuat rancangan bersifat jangka panjang terkait pangan ini," pungkasnya. (rn)
