Nusanews.com - Tanggal 22 Juni 2016, Rabu besok usia Ibu Kota bertambah menjadi ke-489. Namun, ada beberapa catatan penting yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti demi memposisikan Jakarta di tempat yang lebih baik dibanding kota-kota lainnya selama berada di bawah pimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menjadi salah satu pihak yang mengaku prihatin dengan kondisi terkini di pemerintahan DKI. Di usia Jakarta ke-489, Ahok kembali membawa DKI tiga kali berturut-turut mendapatkan anugerah wajar dengan pengecualian (WDP) penggunaan anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Tiga kali hattrick. WDP ini harus berubah bagaimana caranya," ujar Pras, sapaan karibnya, saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/06/2016).
Pras menjelaskan bagaimana pun juga anggaran yang ada di APBD DKI Jakarta merupakan refleksi langsung dari apa yang dilakukan pemerintah buat warga. Jika pada nyatanya banyak anggaran yang tak terserap dengan baik, artinya ada sisi yang harus diperbaiki, khususnya di lapisan eksekutif selaku pengguna anggaran.
"Sekarang kan kita bicara objektif, pembangunan di Jakarta ada memperbaiki sana sini anggarannya darimana dari CSR, nah CSR ini kan terdeteksi harus (masuk) di kas daerah," ujar Pras.
Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta itu mengimbau agar lapisan eksekutif yang dikomandoi langsung Ahok memperbaiki mekanisme penerimaan dalam bentuk aset yang ada.
"Sekecil apapun bantuan CSR itu ya harus masuk ke kas daerah. Fungsi DPRD sebagai pengawasan ya tahu, sekarang kita enggak tagu dia bisa bangun ini bangun itu tapi duitnya darimana kan jadi temuan-temuan (di BPK)," tutur Pras.
Selain itu, Pras juga mencatat bagaimana hubungan antara eksekutif dengan legislatif di beberapa tahun terakhir, khususnya saat tahta DKI 1 diduduki Ahok. Dengan Gamblang Pras menyebutkan, tidak sedikit program Pemprov yang dijalankan sepihak tanpa adanya konsolidasi antara legislatif dan eksekutif.
"Diperbaiki juga pola komunikasi dengan DPRD, harus bisa saling menghargai jika Pemda itu ada eksekutif dan legislatif. Membangun jakarta sudah seharusnya dengan koordinasi," ungkap Pras. (rn)
