Nusanews.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan penolakannya terhadap program penyaluran beras miskin (Raskin) atas gagasan Pemerintah Pusat.
Program bantuan untuk rakyat miskin tersebut disediakan pemerintah dalam bentuk subsidi hingga lebih dari Rp20 triliun pada tahun 2016 untuk pembelian beras dengan kualitas rendah. Beras itu, kemudian disalurkan untuk dijual dengan harga murah kepada rakyat miskin.
"Raskin dijual Rp1.600 per kilogram, tapi mutunya jelek," seloroh Ahok dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di kantor Bank Indonesia, Kamis (02/06/2016).
Hadir juga dalam rapat tersebut Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.
Untuk DKI Jakarta, subsidi Raskin yang dikucurkan Pemerintah mencapai lebih dari Rp300 miliar. Ahok mengatakan anggaran itu, akan lebih baik jika diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI. DKI, akan mengalokasikannya untuk dijadikan anggaran subsidi yang diberikan dalam bentuk non tunai kepada masyarakat miskin.
Ahok menghitung dana setidaknya Rp1,3 juta bisa menjadi alokasi anggaran pembelian bahan pangan untuk setiap masyarakat miskin Jakarta.
Penyaluran dana, akan dilakukan melalui kartu uang elektronik 'Jakarta One' yang akan diluncurkan hari ini.
Ahok mengaku tertarik dengan inovasi 'Makassar Smart Card' yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar. Di sana, uang elektronik yang berisi dana subsidi dipegang oleh istri di masing-masing keluarga. Setiap transaksi dalam operasi pasar yang dilakukan pemerintah, kemudian hanya bisa dilakukan menggunakan kartu itu.
"Jadi masyarakat tidak perlu beli beras dengan kualitas jelek. Kalau pengen (beras jenis) Rojolele, dengan dana Rp1,3 juta per bulan, beli satu, dua kilogram setiap bulan bisa. Kenapa harus diberi beras mutu jelek (beras raskin)?," ujar Ahok. (rn)
